Follow our news chanel

Previous
Next

Tolak Otsus dan Referendum masih diaspirasikan di RDP MRPB gelombang II

Papua
Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren (tengah) bersama dua wakil ketua. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (RDP-MRPB), bertajuk efektivitas pelaksanaan Otsus di Papua Barat gelombang ke dua (II) yang digelar Selasa (6/10/2020), berakhir dengan penolakan Otsus dan desakan ‘Referendum’.

Ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren, mengatakan, semua elemen  perwakilan masyarakat asli Papua dari 12 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat asal dua wilayah adat (Domberai dan Bomberai), telah menyampaikan pendapat dengan menyatakan penolakan terhadap perpanjangan Otsus dan meminta ‘referendum’.

“Tugas kami, bagaimana menyimpulkan semua pendapat rakyat lewat [RDP I dan II] dalam paripurna luarbiasa dan akan kami sampaikan ke Jakarta tanpa mengurangi satupun pendapat tersebut,” kata Ahoren.

Hasil dari RPD MRPB ini akan disampaikan ke Jakarta, bersama-sama dengan hasil RDP MRP Papua, sesuai kesepakatan dua lembaga kultur Orang Asli Papua di tanah Papua.

“Amanat pasal 77 dalam UU 21  sudah kita laksanakan bersama lewat RDP. Kita akan satukan semua hasilnya lewat pleno bersama (MRP dan MRPB) untuk diserahkan ke Pemerintah pusat,” katanya.

Sementara, wakil ketua MRPB, Cyrelius Adopak menegaskan, semua pendapat rakyat Papua Barat lewat RDP adalah dinamika, dan secara demokrasi harus dihargai

“Kami anggap bahwa apa yang disampaikan masyarakat adalah satu akibat, dan kita harus berjiwa besar mengakui bahwa ada satu proses yang menciptakan sebab, sehingga timbulkan akibat,” katanya.

Loading...
;

Sebabnya, kata Adopak, adalah UU Otsus, dan akibatnya masyarakat sampaikan aspirasi murni ‘tolak Otsus’ dan minta ‘Referendum’.

“Ini adalah ekspresi ketidak puasan pada saat menerima amanat UU Otsus bahwa 75 persen amanat UU Otsus tidak berjalan sehingga berakumulasi pada ketidakpuasan,” katanya.

Pemerintah Pusat harus melihat MRP sebagai jembatan emas yang mampu menampung aspirasi rakyat Papua lewat hasil RDP, sehingga Pemerintah mampu mengeluarkan kebijakan sesuai dengan tuntutan (permintaan) rakyat. Itu intinya,” ujar Adopak. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top