Papua No. 1 News Portal | Jubi
Dogiyai, Jubi – Majelis Rakyat Papua (MRP) berencana akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) dengan melibatkan berbagai komponen di lima wilayah adat. Salah satunya adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). Namun TPN PB dengan tegas menolak tawaran tersebut.
“Saya ditelepon oleh MRP korwil Meepago, katanya mereka mau undang kami untuk hadiri rapat dengar pendapat tentang Otsus. Tapi saya sudah nyatakan tolak dan tidak setuju dengan bentuk dialog atau RPD apapun. Kami akan terima apabila ada perundingan antara kami dan Indonesia yang difasilitasi oleh pihak PBB secara netral,” kata pimpinan TPN-PB wilayah Meepago, Demianus Magai Yogi, kepada Jubi, Minggu, (22/9/2020).
Menurut Yogi, penolakan tersebut merupakan bukti pihaknya tak mau Otsus dilanjutkan. Pasalnya, gula-gula politik yang digulirkan Jakarta mulai tahun 2001 itu telah gagal dijalankan di seluruh Tanah Papua.
“Kalaupun kami dijemput oleh PBB, berkaitan dengan Otsus tetap kami tolak. Tetap tolak,” ujarnya.
Baca juga: MRP: Kemendagri dan MPR for Papua mendukung rencana RDP evaluasi Otsus Papua
Baca juga: Pansus Otsus dukung MRP tarik revisi UU Otsus Plus
Ia bahkan menantang MRP bahwa rakyat berkeinginan hanya untuk berpisah dari Indonesia, bukan dialog atau tawaran berbagai program dari Indonesia.
“Jadi kamu MRP ingat, yang kami mau hanyalah referendum, berpisah dengan Indonesia. Bukan terima berbagai program dari Jakarta yang akhirnya hendak bunuh kami. Kami ingin mau berpisah dengan Indonesia. Itu saja, jangan banyak argumen,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua MRP, Timotius Murib, mengatakan pihaknya akan bertemu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua, dan menyampaikan rencana MRP menggelar RDP evaluasi Otsus. Dengan demikian, akan ada koordinasi bersama menjelang RDP dengan seluruh komponen rakyat Papua.
“Satukan persepsi, langkah-langkah, bahas hal-hal yang dilakukan sebagai skenario guna mendengarkan aspirasi seluruh komponen masyarakat adat di Tanah Papua,” katanya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
