Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Papua tuntut kontrak politik baru

Papua
Mahasiswa Papua menggelar aksi tolak otsus, beberapa waktu lalu, di Kota Jayapura – Jubi/Yuliana Lantipo.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Oleh: Benny Mawel

PEMERINTAH Indonesia melalui Presiden Joko Widodo memastikan bahwa otonomi khusus (otsus) Papua akan dilanjutkan tanpa melalui mekanisme evaluasi, apakah pelaksanannya sukses atau gagal. Rakyat Papua menolak niat melanjutkan otsus itu dengan mengajukan tuntutan referendum untuk menentukan nasib sendiri.

Mengapa rakyat Papua meminta referendum? Permintaan referendum terlihat jelas tidak terkait sama sekali dengan kegagalan Jakarta membangun masalah sektoral, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.

Papua tuntut kontrak politik baru 1 i Papua

Kalau bicara kegagalan sektoral, toh itu juga terjadi di pulau-pulau (daerah) lain di Indonesia. Indonesia gagal dengan masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan di Maluku, NTT dan NTB, Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi, bahkan Jawa yang satu daratan dengan ibu kota negara.

Namun, permintaan referendum lebih karena kegagalan Jakarta menyentuh substansi kontrak politik antara bangsa Papua dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia gagal menyentuh harapan substansi rakyat bangsa Papua di Republik Indonesia. Untuk mengerti substansi, mari kita lihat jejak kontrak politiknya.

Jejak kontrak politik

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 adalah kontrak politik pertama rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia. Ini merupakan suatu model kontrak politik ala budaya Jawa yang diakui hasilnya oleh PBB, khususnya dalam kasus politik Papua. PBB tanpa malu mendukung kontrak politik ala Jawa, yang tidak pernah ada dalam New York Agreement 15 Agustus 1963 itu, dengan mengeluarkan Resolusi 2504.

Loading...
;

Resolusi itu berisi dua poin. Pertama, PBB mencatat atau take note laporan pelaksanaan Pepera 1969 di Papua Barat; Kedua, PBB dan dunia internasional mengakui kontrak politik ala Jawa itu dengan suatu harapan, bahwa Indonesia akan membangun Papua. Menghargai tiap bantuan yang diberikan melalui bank pembangunan Asia, melalui lembaga-lembaga PBB atau melalui cara-cara lain kepada pemerintah Indonesia di dalam usaha-usahanya memajukan perkembangan ekonomi dan sosial di Irian Barat (Alua, 2006, hal 72).

Pemerintah Indonesia menindaklanjuti Resolusi 2504 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dengan 9 kabupaten otonomi di provinsi otonomi Irian Barat. Komitmennya, Indonesia ingin membangun Papua dalam lima bidang.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, angka 1 mengenai Urusan Rumah Tangga Daerah meliputi: 1) urusan bimbingan dan kesejahteraan sosial; 2) urusan pertanian; 3) urusan kesehatan; 4) urusan pendidikan dan kebudayaan; dan 5) urusan pekerjaan umum.

Tiga puluh tahun lamanya pelaksanaan pembangunan daerah otonomi tanpa hasil yang memuaskan. Rakyat Papua hanya bercerita tentang kesuksesan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan peternakan masa pemerintahan Belanda melalui gereja-gereja di Papua, baik Gereja Katolik, maupun Protestan.

Kegagalan itu terbukti dengan adanya tuntutan kemerdekaan Papua melalui Tim 100 pada 1999. Indonesia meredam aspirasi itu dengan menggoreng kata yang enak didengar dan dibaca dan terkesan baru dalam proses kontrak politik yang diperbaharui, yakni, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Pemerintah Indonesia memperbaharui kontrak dengan kompromi, dengan metode musyawarah untuk mufakat, dengan melibatkan elite terpelajar Papua, menggantikan posisi para kepala suku dalam Pepera 1969. Kalau dulu para kepala suku ditekan dengan senjata, kini elite ditekan dengan uang dan jabatan.

Para elite yang mencium bau manis, yang merasakan dan mengakui adanya penambahan dan perubahan beberapa pemanis dalam UU Otonomi Irian Barat. Mereka mengakui nama Irian Barat atau Irian Jaya, waktu itu diganti dengan nama Papua. Mereka yang mengakui UU Nomor 12 dengan mengubah posisi angka 12 menjadi 21 di tahun 2001, sehingga pemerintah menambah bumbu khusus menjadi Otsus Papua.

Realisasinya, elite Papua menikmati manis-manisnya bumbu dengan menduduki jabatan kepala daerah, kepala dinas, parlemen (DPRP) kursi-kursi otsus, Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga diberikan jabatan menteri dan staf khusus presiden. Elite menerima kesemua itu bukan karena profesionalisme, melainkan aspirasi dan demi kepentingan Jakarta.

Ada beberapa model kepentingan Jakarta dalam memberikan jabatan kepada elite-elite Papua. Pertama, elite-elite Papua menjadi tameng Jakarta menghadapi tuntutan rakyat Papua dan alat pencuci tangan kegagalan Jakarta dalam membangun Papua. Ketika rakyat berteriak bahwa otsus gagal, elite Papua dituduh tidak membangun Papua;

Kedua, elite-elite Papua menjadi boneka atau juru bicara Jakarta. Merekalah yang tampil dan berbicara demi (mulusnya) rencana Jakarta untuk menyelesaikan konflik dan membangun Papua. Ketika rakyat Papua mengatakan Jakarta gagal hari ini, elte Papua menuntut bukti mewakili Jakarta. Elite Papualah yang mengatakan otsus berhasil dengan bukti jabatan sebagai tameng dan Jakarta cuci tangan.

Apakah itu bukti yang sukses? Rakyat memang harus mempunya dasar dan mengerti tugas dan jabatan elite-elite kita hari ini untuk berbicara tentang hal itu. Elite kita sudah menjadi tameng dan juru bicara tanpa memahami substansi tuntutan rakyat Papua.

Substansi kontrak politik

Ada dua substansi tuntutan rakyat Papua, yaitu, perlindungan atas hak hidup dan perlindungan atas hak milik dari ancaman perampokan atau pencurian sumber daya alam dengan kesewenang-wenangan oleh sesama dengan cara apapun.

Rakyat Papua mau hak hidupnya tanpa pembunuhan dengan cara apapun. Rakyat Papua mau tanah leluhurnya tidak dicaplok begitu saja, tanpa ada manfaat bagi dirinya sendiri dan anak cucunya. Rakyat Papua mengerti kontrak politik dengan negara hadir untuk tujuan itu, bukan tujuan lain.

Thomas Hobbes, pemikir Inggris mengatakan, negara terbentuk melalui perjanjian atau kontrak politik rakyat. Rakyat menyerahkan seluruh kebebasannya kepada negara demi mencegah orang lain memanfaatkan haknya dari dirinya sendiri. Harapannya, negara menciptakan ketakutan rakyat, yang menjamin kebutuhan dan kenyamanan individu dari ancaman dan perebutan hak individu dari sesama.

“Orang yang satu seolah-olah berkata kepada yang lain, aku memberikan kuasa dan hak untuk menguasai diriku kepada orang ini atau kepada masyarakat ini, asal engkau juga menyerahkan hak untuk penaklukan dirimu kepadaku dan memberikan kuasa untuk mengambil tindakan-tindakan sendiri. Kalau ini terjadi, keanekaragaman itu sekarang dipersatukan dalam satu bentuk Negara.”

Konsekuensi dari kontrak itu, rakyat menanggung risiko negara dengan simbol politik milik Hobbes, Leviatan, sang monster yang menakut-nakuti rakyat demi kenyamanan dan kedamaian hidup bagi setiap individu yang menyerahkan haknya dalam negara.

Rakyat Papua menyerahkan haknya kepada pemerintah Indonesia melalui Pepera 1969. Konsekuensinya, rakyat Papua menghadapi tekanan tidak dalam rangka negara melindungi hak hidup dan milik orang Papua dari ancaman sesame, tetapi negara malah menekan rakyat Papua demi meloloskan perampokan hak milik orang Papua.

John Locke, pemikir Inggris lainnya, dalam teori kontrak sosialnya mengatakan bahwa rakyat yang membentuk negara tidak pernah menyerahkan hak individunya secara penuh seperti Hobbes. Rakyat secara individu hanya menyerahkan sebagian kebebasannya kepada penguasa dan selebihnya milik individu. Individu menyerahkan sebagian kebebasan melalui perjanjian politik untuk melindungi hak asalinya, terutama hak atas hidup, kebebasan dan miliknya bukan untuk menciptakan kesamarataan atau mengontrol pertumbuhan milik pribadi.

Untuk menghindari kesewenang-wenangan pemegang mandat rakyat, maka melalui perwakilannya rakyat membentuk konstitusi yang diputuskan oleh parlemen dan pembagian kekuasaan ke dalam tiga unsur, yakni, legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (yang menjalankan undang-undang), dan federatif (mengatur masalah bilateral: perjanjian damai, kesepakatan kerja sama dan menyatakan perang dengan pihak lain).

Ketika yang melaksanakan konstitusi, bahkan pembuatnya tidak mampu melindungi hak milik dan hak hidupnya, Locke maupun Hobbes sepakat jika rakyat memerotes kepada negara yang dibentuknya ketika bertindak sewenang-wenang, untuk mencabut hak yang diberikan melalui legislatif tetapi rakyat bisa bertindak anarkhistis merebut kembali kepercayaan yang diberikan. Rakyat memberontak untuk membentuk kontrak politik baru.

Referendum, jalan kontrak politik baru

Rakyat Papua hari ini, ada dalam proses perebutan kembali hak atau kebebasan yang diberikan kepada Indonesia melalui Pepera 1969. Rakyat yang mau merebut haknya mulai meneriakkan pembebasan atas hak hidupnya; kebebasan hidup dan hak miliknya dari kesewenangan-wenangan pemerintah dan elite yang menjadi tameng di Papua.

Rakyat yang mau merebut haknya mulai bersuara untuk memberi tahu bahwa pemerintah di Jakarta gagal melaksanakan kontrak politik; otsus gagal, otsus sudah mati, otsus almarhum. Rakyat Papua yang mau merebut haknya tidak hanya bersuara, tetapi bereaksi. Mereka mulai memperlihatkan kekuatan melalui demonstrasi dan meluncurkan petisi rakyat Papua.

Apakah rakyat Papua akan merebut kembali haknya dari tangan pemerintah Indonesia untuk kontrak politik yang baru? Apakah upaya kontrak politik baru itu akan berjalan damai atau anarkhistis?

Ukuran kemanusiaan pemerintah Indonesia yang akan menentukan model kontrak politik baru bagi rakyat bangsa Papua. (*)

 

Penulis adalah jurnalis Jubi.co.id

 

Editor: Timoteus Marten

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top