TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Upaya MRP dan MRPB menggugat pemerintah dinilai tepat

Ketua Pansus Revisi UU Otsus Papua
Ketua Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR RI, Komarudin Watubun (kanan) bersama anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan, John NR Gobai - Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Upaya Majelis Rakyat Papua serta Majelis Rakyat Papua Barat atau MRP dan MRPB mengajukan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) dinilai tepat.

Ketua Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR RI, Komarudin Watubun, mengatakan dengan begitu lembaga kultur orang asli Papua itu akan mendapat kepastian hukum.

“Saya ditanya [mengenai langkah hukum MRP dan MRPB], saya bilang langkah itu sudah tepat. Biar ada kepastian, agar tidak saling baku lempar tanggung jawab. [Memang] harus ada kepastian,” kata Komarudin saat audiensi dengan Tim DPR Papua, beberapa hari lalu.

Menurutnya, dalam tahapan revisi UU Otsus Papua kini, salah satu yang diperdebatkan adalah mengenai kewenangan MRP. Kewenangan yang diperdebatkan itu ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Otsus Papua. Akan tetapi, kewenangan dalam pasal itu tidak dijabarkan secara jelas.

“Jadi sebenarnya kunci Otsus [Pasal 4] ini. Hanya saja barang ini tidak dibuka, tidak dijabarkan, dibungkus mati. Kewenangan besar ada di sini. Makanya ini juga yang teman teman MRP perjuangkan hari ini,” ucapnya.

MRP dan MRPB mengajukan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Permohonan itu diajukan karena pemerintah pusat secara sepihak mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Advokat Roy Rening, SH selaku salah satu kuasa hukum MRP dan MRPB menyatakan SKLN ditujukan terhadap Presiden Joko Widodo selaku termohon.

“Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara [itu] atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. [Sengketa itu merupakan sengketa] antaraMajelis Rakyat Papua dan Presiden Republik Indonesia,” kata Rening, Kamis.

Dalam berkas permohonan SKLN itu MRP dan MRPB menyatakan permohonan diajukan untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Alasan utama permohonan SKLN itu adalah langkah pemerintah pusat yang secara sepihak membuat Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Baca juga: Dana Otsus Papua ditambah, ini rincian menurut menteri Tito

Ketua MRP, Timotius Murib, menegaskan selama ini pemerintah tidak melibatkan MRP maupun MRPB untuk membahas revisi UU Otsus Papua.

Murib menyatakan MRP dan MRPB telah memberikan kuasa kepada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia – Rumah Bersama Advokat untuk menangani SKLN di Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

“Pemerintah tidak pernah melibatkan MRP dan MRPB dalam proses perubahan atau revisi UU Otsus Papua. [Ketentuan] Pasal 77 [UU Otsus Papua yang mengatur] kewenangan MRP dan MRPB [dalam proses revisi UU Otsus Papua] tidak terlaksana. Karena itu, kami sepakat menggugat ke MK,” kata Murib.

Pasal 77 UU Otsus Papua mengatur tata cara untuk melakukan perubahan atas UU itu. Pasal itu menyatakan “Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us