Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

UPTD Pasar Makimi Nabire tiga bulan tak setor ke Bapenda

Papua-Bapenda
Pertemuan Bapenda dan Asisten 3 Setda Nabire dalam membahas  klaim UPTD Pasar Makimi – Jubi/Titus Ruban

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire, Papua, Ganis Komarianto, mengatakan sejak bulan Februari, pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Makimi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire tidak menyetor pajak dan retribusi. Alasannya, sejak merebaknya pandemi Covid-19, aktivitas petugas pasar lebih banyak di kantor dan jarang ke lapangan

Selain itu, Kepala UPTD Makimi melaporkan, ada klaim dari seorang warga atas lokasi UPTD Makimi Distrik Makimi, dan melakukan penimbunan dan pembangunan di lokasi yang diklaim tersebut.

Untuk itu, Bapenda Kabupaten Nabire menggelar pertemuan yang dihadiri oleh Asisten 3 Setda Nabire, Kapolsek Makimi, Kapala Distrik Makimi, serta unsur terkait di aula Bapenda, Kamis (18/6/2020), untuk membahas permasalahan tersebut.

UPTD Pasar Makimi Nabire tiga bulan tak setor ke Bapenda 1 i Papua

“Tujuan pertemuan ini untuk mencari solusi atas klaim dan aktivitas warga yang sedang membangun di sana,” ujar Ganis Komarianto.

Ketika ada pelonggaran aktivitas dan petugas ke lapangan datang ke pasar, sambungnya, mereka diusir oleh oknum warga yang bersangkutan, dan melarang petugas memungut retribusi. Padahal UPTD Pasar Makimi sudah lama ada, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Bapenda Nabire.

“Karena kami tinggal melanjutkan lantaran pasar tersebut terdaftar di Pendapatan Daerah, Bapenda Provinsi, dan KPK. Jadi, usut punya usut, ada informari bahwa katanya itu tanah kampung. Padahal pasarnya sudah lama berjalan, bahkan sebelum saya menjabat Kepala Badan. Jadi kami khawatir, jangan sampai nanti ada kenapa tidak ada setoran dari UPTD
Makimi, kemana uangnya, apa masalahnya,” jelas Ganis Komarianto.

Ganis juga menuturkan sebenarnya tujuan yang melarang ini baik, karena ingin ada perhatian dari pemerintah sehingga pasar dibangun. Namum prosesnya jangan mengklaim dan melarang petugas memungut retrisubi. Jika perlu temui Bapenda dan mencarikan solusi terbaik.

Loading...
;

Sehingga, dirinya berharap kepada pimpinan daerah dan seluruh stakeholder yang dalam persoalan ini agar bersama-sama mencarikan solusi guna menyelesaikan persoalannya. Mengingat Bapenda hanya bertugas dalam memungut pajak. Kalau persoalan pembangunan bukan tugas Bapenda. Retribusi yang diperoleh dari UPTD Pasar Makimi hanya sebesar Rp13 miliar per tahun. Kontribusi untuk membangun sangat jauh sekali dari perencanaan.

“Kami mohon agar bisa diselesaikan karena tiap bulan sekali dipantau. Walaupun tidak melaporkan tetapi mereka (Bapenda dan KPK) bisa membuka sistem lalu mempertanyakan ke mana pungutannya,” tuturnya.

Asisten 3 Setda Nabire, Pieter Erari, menyarankan kepada pihak Bapenda untuk segera melaporkan jika selama kurang lebih tiga bulan, tidak ada setoran dengan menyampaikan alasan sebenarnya.

“Segera lapor ke sana, walaupun selama ini hanya setor satu atau dua juta tapi tiba-tiba putus. Sehingga jangan sampai ada pertanyaan,” saran Erari.

Erari juga menambahkan pihaknya akan mencari solusi terbaik dengan data yang ada, juga menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tidak ada yang tidak bisa. Kita akan cari jalan keluar untuk menyelesaikan,” pungkasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top