Follow our news chanel

Previous
Next

Para kepala daerah di Papua diingatkan tak abaikan tapal batas

Ilustrasi tapal batas - Jubi. Dok
Para kepala daerah di Papua diingatkan tak abaikan tapal batas 1 i Papua
Ilustrasi tapal batas – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wakil ketua komisi bidang pertanahan, pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Tan Wie Long mengingatkan para bupati/wali kota di Papua tidak mengabaikan penyelesaian tapal batas wilayah pemerintahannya dengan kabupaten lain.

Ia mengatakan, hingga kini tapal batas wilayah pemerintahan sebagian besar kabupaten/kota di Papua belum jelas. Situasi ini tidak boleh terus dibiarkan karena akan menimbulkan masalah pada suatu hari.

“Masalah tapal batas ini memang rumit, tapi semua pasti bisa diselesaikan ketika ada kemauan dari para kepala daerah,” kata Tan Wie Long, Kamis (12/9/2019).

Menurutnya, sengkarut tapal batas antara kabupaten di Papua muncul sekitar 2002, saat pemekaran kabupaten mulai marak dilakukan di Papua.

“Tapal batas wilayah pemerintahan antara kabupaten/kota penting diperjelas patokannya. Selain sebagai data base juga untuk penyusunan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW),” ujarnya.

Tan berharap, para kepala daerah di Papua mengikuti apa yang dilakukan Bupati Puncak, Bupati Intan Jaya, dan Bupati Paniai. Katanya, tiga kepala daerah tersebut belum lama ini melakukan kesepakatan tentang tapal batas antara kabupaten yang dipimpinnya.

Loading...
;

“Ini yang kami harapkan selama ini karena kami berharap, hal serupa dilakukan para kepala daerah lain di Papua,” ucapnya.

Sementara Koordinator Bidang Pertanahan Dewan Adat Mamta Tabi, Agabus Kere mengatakan jika sengkarut tapal batas wilayah pemerintahan dan hak ulayat tak dibenahi, berpotensi menghambat pembangunan pada suatu hari.

“Pemerintah perlu tegas menyelesaikan masalah tapal batas ini. Memang yang perlu dibenahi terlebih dulu adalah tapal batas pemerintahan,” kata Agabus Kere.

Menurutnya, jika pemerintah telah memperjelas tapal batas pemerintahan, barulah tapal batas hak ulayat yang dipastikan.

“Sengkarutnya tapal batas pemerintahan, karena selama ini pemerintah kabupaten/kota tidak punya penataan ruang yang jelas,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top