HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Para tapol Papua di Jakarta dituntut pidana penjara 1 tahun 5 bulan

Suasana Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III di Surabaya, Jumat (16/8/2019). – Dok. AMP
Insiden resisme dan persekusi mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III, Surabaya, pada Jumat (16/8/2019) yang menjadi pemicu unjukrasa anti rasisme Papua di berbagai kota, termasuk unjuk rasa anti rasisme di depan Istana Negara, Jakarta, pada 28 Agustus 2019.  – Dok. AMP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sejumlah enam tahanan politik yang tengah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengikuti sidang pembacaan tuntutan pada Jumat (3/4/2020). Keenam tahanan politik itu dinyatakan jaksa penuntut umum bersalah bersama-sama melakukan makar, gara-gara berunjukrasa dengan membawa bendera bintang kejora dan menyerukan referendum bagi rakyat Papua.

Para terdakwa yang mendengarkan pembacaan tuntutan pada Jumat adalah para peserta unjukrasa anti rasisme Papua di depan Istana Negara pada 28 Agustus 2019 lalu. Unjukrasa “Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militarisme Menolak segala bentuk Diskriminasi terhadap Orang Papua” itu memprotes insiden rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III Surabaya pada 16 Agustus 2019.

Dalam unjuk rasa anti rasisme di depan Istana Negara itu para pengunjukrasa membawa bendera bintang kejora, dan menyerukan referendum bagi Papua. Meskipun unjukrasa berlangsung secara damai, sejumlah enam penunjukrasa, Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere, ditangkap pada 30-31 Agustus 2019. Mereka kemudian dijadikan tersangka makar.

Persidangan pada Jumat dilakuan secara telekonferensi, dimana keenam tahanan politik tetap berada di rumah tahanan. Hanya majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum para tahanan politik itu yang menghadiri sidang pembacaan tuntutan itu.

Tuntutan pertama dibacakan untuk terdakwa Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge. Jaksa penuntut umum menyatakan Elopere bersalah bersama-sama melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, sebagaimana dimaksud Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1. KUHP. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan lima bulan.

Tuntutan kedua dibacakan untuk terdakwa Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni. Mirip tuntutan sebelumnya, jaksa juga menyatakan Tabuni bersalah melakukan makar sebagaimana dimaksud Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1. KUHP, dan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan lima bulan.

Loading...
;

Tuntutan ketiga dibacakan untuk terdakwa Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Ambrosius Mulait alias Ambo dan Isay Wenda. Tiga terdakwa pertama dalam perkara nomor 1303/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst itu, yaitu Ginting, Kosay, dan Mulait dinyatakan bersalah melakukan makar sebagaimana dimaksud Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1. KUHP. Jaksa penuntut umum meminta ketiganya dihukum penjara satu tahun dan lima bulan.

Jaksa penuntut umum juga menyatakan terdakwa Isay Wenda telah bersalah melakukan makar. Akan tetapi, Isay Wenda mendapat tuntutan hukum yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama delapan.

Tim kuasa hukum lima tahanan politik itu-Arina Elopere, Anes Tabuni, Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Ambrosius Mulait-sempat memprotes majelis hakim, karena majelis hakim batal memberikan kesempatan bagi mereka untuk membacakan keterangan tertulis saksi ahli. Padahal, dalam persidangan 27 Maret 2020, majelis hakim berjanji mendengarkan pembacaan kesaksian tertulis para saksi ahli yang diajukan tim kuasa hukum kelima tahanan politik itu.

Kesaksian para saksi ahli meringankan itu harus dibacakan, karena pandemi Covid-19 membuat para saksi ahli tidak bisa menghadiri persidangan. Akan tetapi, dalam sidang Jumat, jaksa penuntut umum menyatakan keberatan jika tim kuasa hukum kelima tahanan politik membacakan kesaksian para saksi ahli. Majelis hakim akhirnya membatalkan pembacaan kesaksian tertulis para saksi ahli meringankan dalam kasus itu. Majelis hakim meminta kesaksian tertulis itu dibacakan dalam sidang duplik penasehat hukum kelima terdakwa.

Advokat Nelson Nikodemus Simamora selaku penasehat hukum kelima tahanan politik memprotes majelis hakim yang dianggapnya diskriminatif dalam memberikan kesempatan bagi tim penasehat hukum untuk menghadirkan saksi ahli. Jaksa penuntut umum diberikan kesempatan sebanyak tujuh kali selama enam pekan untuk menghadirkan saksi maupun ahli. Sedangkan tim penasehat hukum hanya diberi kesempatan tiga kali dalam dua pekan untuk menghadirkan saksi dan ahli.

“Hal ini jelas merugikan hak terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi-saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya sebagaimana pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” tegas Nelson dalam siaran pers tim penasehat hukum kelima tahanan politik Papua.

Sidang itu akan dilanjutkan pada 13 April 2020. Dalam persidangan itu, tim penasehat hukum akan membacakan pledoi/nota pembelaan bagi para tahanan politik Papua itu, dan membacakan keterangan saksi ahli dari pihak terdakwa. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa