HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Parlemen Inggris minta hentikan “Gag Order” dalam kasus diskriminasi

papua, kerusuhan wamena
Ilustrasi vonis hukum dalam persidangan pixabay.com
Parlemen Inggris minta hentikan "Gag Order" dalam kasus diskriminasi 1 i Papua
Ilustrasi, pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

London, Jubi – Beberapa anggota parlemen Inggris minta pemerintah harus menghentikan pelecehan luas apa yang disebut “Gag Order”, untuk membungkam korban diskriminasi dan gangguan.

“Gag order” adalah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau pemerintah untuk membatasi informasi atau komentar disiarkan secara luas atau diserahkan kepada pihak ketika yang tidak berwenang.

Parlemen Inggris minta hentikan "Gag Order" dalam kasus diskriminasi 2 i Papua

Ada keprihatinan bahwa para bos terus menggunakan kesepakatan non-pengungkapan (NDA), atau kesepakatan kerahasiaan, untuk membungkam pegawai dan pengungkap keterangan ketika mencapai penyelesaian dalam berbagai kasus termasuk pelecehan seksual dan keluhan diskriminasi.

Baca juga : Inggris diminta hentikan bantuan proyek bahan bakar fosil

Jadi mata-mata Inggris, warga Iran dihukum 10 tahun penjara

Inggris umumkan bantuan untuk desalinasi Palestina

Loading...
;

Anggota Parlemen mengatakan sangat prihatin sebagian pihak memanfaatkan NDA untuk menghindari penyelidikan prilaku yang melanggar hukum dan meminta pertanggung-jawaban tersangka.

“Benar-benar tak bisa diterima bahwa tuduhan diskriminasi yang melanggar hukum dan gangguan di tempat kerja secara rutin ditutup-tutupi oleh atasan dengan memanfaatkan NDA, yang dirancang sesuai hukum,” kata mereka di dalam satu laporan pada Selasa, (11/6/2019).

Mereka mengatakan masalah tersebut ditambah oleh kesulitan dan resiko keuangan untuk melancarkan kasus di pengadilan ketenagakerjaan.

Hal itu membuat orang yang mungkin menjadi penggugat merasa mereka tidak memiliki pilihan kecuali mencapai penyelesaian sekalipun jika itu menghalangi mereka berbicara.

Maria Mille, yang memimpin Komite Perempuan dan Kesetaraan, mengatakan penggunaan NDA dalam kasus diskriminasi dan pelecehan adalah “kendaraan yang sangat suram dan terburuk untuk menutup-nutupi perbuatan yang melanggar hukum dengan kerahasiaan yang dilindungi hukum”.

Perdebatan seputar penggunaan NDA di Inggris kembali mencuat tahun lalu, di tengah laporan bahwa muti-jutawan pengecer Philip Green telah menggunakan NDA setelah dugaan pelecehan seksual dan pelecehan rasis terhadap stafnya.

Green, pengusaha yang kelompok Arcadianya memiliki rantai fesyen TopShop, telah membantah tuduhan tersebut.

Banyak atasan di Inggris juga telah menggunakan NDA dalam sengketa yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran.

Banyak anggota Parlemen mengatakan mereka terkejut saat mengetahui dampak yang sangat merugikan yang bisa ditimbulkan oleh kesepakatan semacam itu terhadap banyak orang, dan banyak orang mendapati karir mereka hancur. (*)

Editor : Edi Faisol

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa