Follow our news chanel

Parlemen Tonga didesak jelaskan alasan pengesahan amendemen konstitusi

Parlemen Tonga di tengah-tengah sidang paripurna. - Parlemen Tonga

Papua No.1 News Portal | Jubi

Nuku’alofa, Jubi – Anggota-anggota Parlemen Tonga telah didesak untuk menjelaskan mengapa mereka dengan suara bulat mengesahkan amendemen konstitusi, yang menurut beberapa pihak, dapat meniadakan hak perempuan atas keadilan.

Pasal 89A Konstitusi Tonga, yang mengharuskan hakim di semua tingkat peradilan dan tribunal untuk mempertimbangkan adat dan tradisi Tonga dalam putusannya, disahkan tanpa melalui konsultasi publik.

Langkah tersebut dikecam dengan tegas oleh Tonga Law Society.

Direktur pusat krisis perempuan, Women and Children Crisis Centre, Ofakilevuka Guttenbeil-Likiliki, mengatakan mereka sangat prihatin.

Ia mengatakan kasus pemerkosaan, kekerasan seksual dan kasus KDRT dapat pengaruhi oleh apa yang dianggap sebagai adat dan tradisi.

“Semua kerja keras yang telah kita lakukan, kita melakukan lobi untuk pengesahan UU Perlindungan Keluarga, saat ini kita sedang melakukan lobi untuk amendemen UU pemerkosaan dalam definisi kata ‘pemerkosaan’. Kita memperjuangkan dan mengadvokasi akan kebijakan pelecehan melalui layanan masyarakat, dan kemudian sesuatu seperti ini diresmikan tanpa diduga, menurut saya ini sangat mengecewakan karena parlemen tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh yang diharuskan,” tegas Guttenbeil-Likiliki.

Loading...
;

Dia cemas bagaimana amendemen konstitusi baru ini akan berdampak pada perjuangan mereka untuk menghentikan kekerasan seksual dan KDRT.

“Bagaimana amendemen ini menetapkan definisinya. Apakah dengan menerima babi dan tikar tradisional ketika meminta maaf kepada keluarga korban akan dianggap sebagai adat tradisional, dan oleh karena itu menurunkan akses perempuan terhadap keadilan dengan mengurangi sanksi yang bisa diberikan kepada pelaku yang akan divonis?”, ia bertanya-tanya.

Dilansir dari Matangi Tonga, RUU Perubahan Pasal 89A – Penerapan Adat Istiadat Tonga menjabarkan bahwa “Adat di Tonga terdiri dari semua adat istiadat, tradisi, praktik budaya, dan nilai-nilai Tonga” yang dianggap masuk akal. Setiap pengadilan atau tribunal di Kerajaan Tonga, jika relevan, harus memperhatikan aspek itu ketika mengambil putusan atas perkara apa pun di hadapan mereka. (RNZI)

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top