Follow our news chanel

Parlemen Tonga sepakat ubah Konstitusi, pengadilan wajib pertimbangankan budaya

papua
Parlemen Tonga. - Kaniva Tonga

Papua No.1 News Portal | Jubi

Nuku’alofa, Jubi – Setelah 145 tahun, dengan suara mayoritas 18-0, pada Kamis 15 Oktober lalu, Parlemen Tonga mengesahkan RUU yang akan mengubah Konstitusi Tonga. RUU ini akan menambahkan Pasal 89A yang akan memungkinkan adat istiadat Tonga untuk dapat digunakan dalam pengambilan putusan oleh semua pengadilan dan tribunal, tanpa menerapkan aturan hukum pembuktian.

Tidak ada konsultasi publik yang dilakukan dalam persiapan RUU ini. Amandemen itu kini telah diteruskan kepada Raja Tupou VI, sebelum disahkan.

Perwakilan Bangsawan di Parlemen Tonga, Tu’iha’anganga, menegaskan bahwa sejumlah anggota parlemen sudahmengusulkan agar ada konsultasi publik yang dilaksanakan, namun parlemen dikatakan menolak usulan itu.

Samiu Vaipulu, Pejabat Plt. Menteri Kehakiman, yang mengajukan RUU amandemen itu pada 7 September lalu, menginformasikan kepada parlemen mengenai tujuan dari RUU tersebut adalah agar hakim-hakim Mahkamah Agung di Tonga akan mempertimbangkan adat dan budaya ketika mereka mengambil putusan di pengadilan. RUU Perubahan Pasal 89A – Penerapan Adat Istiadat Tonga menjabarkan bahwa “Adat di Tonga terdiri dari semua adat istiadat, tradisi, praktik budaya, dan nilai-nilai Tonga” yang dinilai sebagai masuk akal. Setiap pengadilan atau tribunal di Kerajaan Tonga, jika relevan, harus memperhatikan aspek ketika mengambil putusan atas perkara apa pun di hadapan mereka.

Bagi seorang hakim Mahkamah Agung , sangat sulit untuk mempertimbangkan budaya tradisional Tonga saat membuat putusan mengingat budaya Tonga itu tidak tertulis dan terus berubah. Selain itu, selama bertahun-tahun, hakim-hakim MA Tonga adalah orang asing, dari Inggris, Australia, atau Selandia Baru. Untuk pertama kalinya tahun ini, Tonga menunjuk seorang Hakim MA asli Tonga, Laki Niu.

Ada berbagai reaksi dari anggota parlemen atas usulan amandemen Konstitusi, termasuk diantaranya pertanyaan budaya dan adat istiadat apa saja yang dicakup.

MP Mateni Tapueluelu mengungkapkan keprihatinannya karena batas-batas budaya dan adat tidak dijelaskan hingga ada kemungkinan Pasal 89A bisa disalahgunakan. (Matangi Tonga)

Loading...
;

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top