Follow our news chanel

Previous
Next

Parpol sayap kanan Prancis tidak ingin Kaledonia Baru merdeka

Poster kampanye referendum kemerdekaan Kaledonia Baru dari Prancis pada 4 November 2018. - RNZI/ Walter Zweifel

Papua No.1 News Portal | Jubi

Paris, Jubi – Partai-partai politik sayap kanan Prancis mengumumkan menentang kemerdekaan Kaledonia Baru sembilan hari sebelum referendum diadakan.

Partai Barisan Nasional atau National Rally mempertanyakan kemampuan sebuah negara dengan populasi 300.000 orang dalam melawan negara-negara tetangga yang kuat, yang akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan sumber daya Kaledonia Baru.

Pemimpin partai itu, Marine Le Pen, mewanti-wanti bahwa kemenangan pihak pro-merdeka akan menimbulkan ketakpastian, bencana, dan air mata.

Ia juga mengatakan bahwa jika pihak anti-kemerdekaan menang, dia akan mengusulkan UU baru untuk Kaledonia Baru pada 2022 agar Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Prancis.

Awal pekan lalu, partai republikan negara itu, Les Republicains (LR), yang berhaluan tengah-kanan juga mendesak pemilih untuk menolak kemerdekaan Kaledonia Baru. Menurut mereka memisahkan takdir Kaledonia Baru dari takdir Prancis hanya akan membawa kegagalan bagi seluruh rakyat Prancis.

Pemimpin partai itu, Christain Jacob, berkata partainya akan membantu mewujudkan masa depan Kaledonia Baru sebagai bagian dari republik Prancis yang masih melindungi karakter Prancis di belahan bumi selatan.

Loading...
;

Kaledonia Baru telah masuk dalam daftar dekolonisasi PBB sejak 1986.

Referendum Oktober mendatang ini adalah plebisit yang kedua dari tiga referendum yang diatur oleh Kesepakatan Nouméa 1998. Dalam referendum pertama 2018, lebih dari 56% memilih menentang kemerdekaan. Jika pemilih kembali menolak kemerdekaan Kaledonia Baru bulan depan, maka Kongres Kaledonia Baru dapat mengajukan referendum ketiga dalam dua tahun.

Tidak ada hasil jajak pendapat yang diumumkan dalam enam bulan terakhir.

Namun menurut stasiun penyiaran publik La Premiere, setidaknya ada tiga jajak pendapat yang telah dilakukan, tetapi semua temuannya tidak ada yang dipublikasikan.

Menjelang referendum pertama pada 2018, hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 75 % akan menentang kemerdekaan. Namun hanya sekitar 56 % pemilih yang memilih untuk tetap bertahan dengan Prancis.

Jajak pendapat terakhir yang diterbitkan adalah pada Maret lalu, dimana 57 % mengatakan mereka memilih status quo, 20 % ingin merdeka, sementara yang lainnya adalah pemilih takpasti atau menolak menjawab.

La Premiere juga menyinyalir pemerintah Prancis telah mendanai sebuah penelitian yang dilakukan oleh politisi lokal untuk meninjau kekhawatiran pemilih mengenai hasil referendum.

Kampanye untuk referendum sudah resmi dimulai pada 21 September 2020. Lebih dari 200 pejabat dari Prancis sedang menjalani karantina di Kaledonia Baru setelah tiba dari Prancis untuk mengamati pelaksanaan referendum. (RNZI)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top