Follow our news chanel

Pasca IBCE, Gubernur Papua minta Perdasus Provinsi Konservasi dipercepat

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi – Gubernur Papua Barat  Dominggus Mandacan meminta Biro Hukum dan sejumlah OPD teknis untuk mempercepat proses legalisasi provinsi konservasi yang sudah digagas sejak pelaksanaan IBCE beberapa waktu lalu.

Hal ini dikarenakan parlemen Papua Barat akan disibukan dengan agenda pemilu legislatif. Ia meminta agar sejumlah Raperda (rancangan peraturan daerah) non APBD yang penting untuk disahkan.

"OPD terkait harus segera koordinasi dengan DPR Papua Barat, sehingga Raperda non APBD yang dibahas di DPR Papua Barat sudah bisa segera ditindak lanjut sehingga bisa ditetapkan. Kalau kita diam, kapan bisa selesai, sementara para anggota di Parlemen lagi turun ke masing-masing Dapil (daerah pemilihan) untuk sampaikan visi-misi mereka kepada masyarakat untuk kepentingan Pileg,” ujarnya.

Mandacan meminta agar OPD terkait segera koordinasikan dengan sekretariat DPR Papua Barat agar Raperda non APBD baik Raperda iniasiatif DPR maupun dari Pemerintah Papua Barat seperti Raperda Provinsi Konservasi yang sudah diserahkan agar dapat ditindak lanjut untuk ditetapkan.

Sementara itu, Kepala biro hukum Pemprov Papua Barat, Roberth Hammar mengatakan Raperda Provinsi Konservasi/berkelanjutan oleh biro hukum dan DPR Papua Barat saat ini masuk dalam tahap pembahasan. Namun dua minggu pasca konferensi IBCE belum ada perkembangan menggembirakan.

"Di DPR juga buat jadwal, tapi kita sepakati untuk pembahasan lanjutan pada minggu ke tiga dan keempat bulan Oktober ini, walaupun ada kesibukan lain, tapi kita tetap fokus untuk itu karena Provinsi konservasi menjadi atensi khusus Gubernur,” ujarnya.

Loading...
;

Raperdasus provinsi konservasi, kata Robert Hammar, butuh waktu cukup panjang karena berkaitan dengan RTRW dan pembagian zona wilayah pantai dan ada juga kaitannya dengan perdasus MHA (Masyarakat Hukum Adat) .

"Kita harus sinkronkan lebih dulu. Jika tidak disinkronkan sejak awal jangan sampai terjadi saling bertentangan, ini yang kita hati-hati. Raperda Provinsi konservasi lebih banyak mengatur tentang bagaimana Pemprov,Kab/Kota bersama MHA menjaga wilayah-wilayah itu dengan baik, dan mengambilpun dengan kearifan-kearifan lokal.

Jadi kita harus atur lagi tentang wilayah-wilayah yang sebelumnya ditetapkan sebagai wilayah Cagar Alam, suaka marga satwa atau taman wisata yang ditetapkan oleh pusat menjadi wilayah konservasi.(*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top