Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pastor Neles Tebay: RSUD Jayapura lakukan pelanggaran HAM

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pater Neles Tebay menilai persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura beberapa waktu adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pelanggaran HAM tersebut terjadi ketika rumah sakit (RS) rujukan nasional tersebut tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal karena kehabisan obat dan alat kesehatan (alkes).

“Setiap orang memiliki hak untuk hidup sehat sehingga RS didirikan untuk memenuhi hak tersebut. Jadi kita layani orang karena dia memiliki hak tersebut. Pemerintah tugasnya mempersiapkan sarana untuk memenuhi hak tersebut dan dapat dinikmati oleh setiap warga Negara,” kata Pater Neles Tebay kepada Jubi, Rabu (29/8/2018) di Jayapura.

Pater Neles Tebay menambahkan, apabila pelayanan di RS diabaikan dan tidak memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat maka itu sudah merupakan pelanggaran HAM, karena Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan hak tersebut kepada warga negaranya.

“Untuk itu fasilitas yang ada di RS harus dilengkapi sehingga ada pemenuhan hak masyarakat. Saya mengharapkan manajemen RS entah bagaimana caranya harus diperbaharuai agar hak hidup sehat ini bisa terlayani, kalau tidak maka pemerintah akan dianggap gagal memenuhi hak hidup sehat dari warganya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Papua, Frits Ramandey berpendapat  sangat tidak beralasan jika RSUD Jayapura tidak menjalankan pelayanan kesehatan. Karena, status rumah sakit itu sudah berstatus rumah sakit rujukan nasional.

Loading...
;

Kata dia, dengan status itu, Menteri Kesehatan mengeluarkan aturan. Semua pemangku kepentingan bekerja atas standar rujukan. Karena, pemerintah pusat dan daerah sudah menyanggupi menaikkan pembiayaan rumah sakit.

Karena itu, kata Ramandey, manajemen tidak punya alasan untuk tidak membayar honor karyawan, gaji pegawai dan hak dokter spesialis. Manajemen juga tidak bisa beralasan tidak ada persediaan alat-alasan kesehatan dan obat-obatan.

“Itu sudah standar negara dalam rangka memenuhi kewajiban negara hak atas kesehatan masyarakat,” tegas Ramandey kepada Jubi belum lama ini di Jayapura. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top