Follow our news chanel

Previous
Next

PBB harus intervensi dalam penyelesaian polemik otsus 2021

dmeo tolak otsus
Demo penolakan otsus tahun 2011 oleh orang Papua. – Jubi/Facebook-Timoteus Rosario Marten

| Papua No.1 News Portal | Jubi

Oleh: Soleman Itlay

PBB atau sebuah negara merdeka yang netral sebaiknya segera mempertemukan pemerintah “kolonial” Indonesia dengan TPNPB/OPM dan ULMWP untuk duduk di sebuah tempat yang legal, guna membentuk tim perundingan segitiga dalam rangka menyelesaikan polemik otonomi khusus (otsus) di tanah Papua pada 2021.

Pembentukan tim perundingan damai dalam skala internasional ini sifatnya sangat penting dan mendesak dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua, bahkan menjadi sebuah tuntutan seiring dengan munculnya pro dan kontra terhadap kebijakan politik etis itu.

Satu soal adalah karena kebijakan tersebut telah dimasukkan dalam RUU di DPR RI. Upaya pemerintah pusat ini dilakukan setelah membuang wacana untuk melakukan evaluasi total terhadap otsus dan memperpanjang masa berlaku (Otsus Jilid II).

Sedangkan orang West Papua yang menjadi obyek dari kebijakan itu sekaligus yang akan merasakan dampaknya (baik dan buruknya), setelah mengikuti, mendengar dan membaca berita itu menolaknya. Mereka menolak jalan yang ditempuh Jakarta karena itu tidak aspiratif.

Tetapi pihak Jakarta terus melancarkan segala upaya untuk mewujudkan keinginannya. Dia berjuang mati-matian untuk mendorong wacana evaluasi otsus.

Loading...
;

Pemerintah kolonial sementara memprioritaskan gagasan ini karena hanya dengan jalan tersebut sajalah yang berpeluang memperpanjang otsus di Tanah Papua.

Kalau tidak, atau menempuh jalur lain, eksistensi pemerintah Indonesia di West Papua akan goyang dengan adanya penolakan, tuntutan pengakuan kedaulatan politik, referendum, gugatan PEPERA 1969, gerakan gerilyawan nasionalis dan diplomasi politik yang ikut menginternasionalisasi persoalan West Papua.

Sungguh pun jadi, pasti dia akan menekankan pada aspek bahasa politik etis, seperti otsus harus diperpanjang karena telah berhasil dan mampu mengubah wajah ketertinggalan pembangunan di Papua dengan adanya pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup.

Tetapi argumentasi ini semakin lemah seiring dengan adanya pernyataan: otsus gagal, otsus bukan obat atau solusi pembangunan, kesejahteraan dan lainnya.

Mereka katakan ini karena mereka sendirilah yang merasakan suka duka dari kebijakan politik etis selama 20 tahun (2001-2021).

Orang Papua susah membulatkan tekad untuk menolak kebijakan itu, sebab kebijakan politik etis itu cukup memabukkan, membingungkan, mematahkan, melumpuhkan dan mematikan segala aspek.

Sebagai solusi, mereka justru meminta pengakuan kedaulatan politik dan referendum.

Mereka pun sedang melakukan konsolidasi besar-besaran untuk melakukan protes dan menolak melalui demonstrasi damai. Pada saat yang sama, negara pun menyiapkan kelompok milisi tandingan pro pemerintah guna bersaing dengan kelompok pribumi nasionalis.

Bukan tidak mungkin lagi. Untuk mengamankan ambisinya, pemerintah Indonesia akan menggunakan kekuatan aparat keamanan dan militer. Dia akan mengerahkan aparat keamanan dan militernya untuk menekan ruang gerak orang Papua.

Caranya, tetap memberdayakan kekerasan dan kejahatan politik untuk menegakkan kebijakan dan wibawa kekuasaan atas nama ‘Rust en Orde’. Di sini potensi pelanggaran HAM mendapatkan porsi besar.

Pemerintah Indonesia mungkin akan membantai orang-orang Papua atas nama keamanan, ketertiban, ketentraman, kedamaian dan kedaulatan negara. Nyawa masyarakat dan pihak keamanan bisa saja menjadi korban akibat luapan emosi dan kekerasan.

Potensi lain adalah perihal kerusakan yang berujung pada mandeknya aksesibilitas dan mobilitas terhadap sistem informasi serta perekonomian, bahkan trauma dan ketakutan. Pasti akan menghantui seluruh wilayah Papua.

Tetapi apa boleh buat jika pihak yang pro dan kontra tidak mau mengalah; menerima pendapat orang lain; mempertahankan ego, sikap, prinsip, argumentasi berasakan kepentingan ideologi politik—ekonomi?

Semua orang tidak menginginkan kekerasan politik yang berujung pada kejahatan kemanusiaan. Tak ada makhluk hidup, terutama manusia yang mengharapkan percikan anarkisme, premanisme, persekusi dan lainnya.

Semua orang ingin bebas. Ingin sekali hidup dalam damai. Begitu apa yang ada dalam benak semua orang di West Papua.

Mereka sangat muak dengan aksi penangkapan, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, penikaman, penembakan, pembunuhan, tabrak lari dan lainnya yang sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah kolonial Indonesia melalui oknum aparat keamanan dan militer.

Pada saat yang sama, aparat keamanan dan militer Indonesia di West Papua merasakan hal yang sama. Secara manusiawi dengan hati nurani, pasti mereka juga bosan memperlakukan orang Papua seakan “setengah binatang”.

Mereka juga ingin hidup lebih bebas dan damai. Rasa kasihan, keprihatinan dan kepedulian itu ada.

Hanya saja itu tak ada artinya tatkala perintah atasan jatuh dan disiplin mengharuskan mereka untuk bersikap dan bertindak di luar hukum, kemanusiaan, kebenaran, keadilan, dan perdamaian.

Lakukan perundingan segitiga

Semua ini tidak akan mendapatkan akses apabila kedua belah pihak memikirkan dan berikhtiar untuk duduk satu tempat yang legal untuk membentuk tim perundingan guna melakukan perundingan damai, perundingan internasional dan atau perundingan segitiga perihal Otsus Jilid II, tuntutan pengakuan kedaulatan politik, referendum, gugatan PEPERA 1969, pelanggaran HAM dan lainnya.

Perundingan segitiga ini sangat relevan jika kedua belah pihak atau semua pihak terkait tidak menginginkan korban jiwa, menguras pikiran, tenaga, waktu, biaya dan lainnya dalam polemik otsus besok.

Jika demikian, maka kedua belah pihak yang berseteru dan berbeda ideologi politik segera membuka diri untuk menempuh jalan damai.

Paling penting di sini adalah semua tuntutan dan agenda yang menjadi keinginan dari kedua kubu yang pro dan kontra harus diakomodir oleh tim perundingan segitiga.

Supaya dalam perundingan segitiga ini di kemudian hari tidak menimbulkan unjuk rasa ketidakpuasan dan menggugat perundingannya kembali.

Agenda perundingan segitiga

Yang paling penting adalah agenda perundingan. Dari pihak pemerintah Indonesia antara lain evaluasi otsus dan memperpanjang otsus kembali, sedangkan orang Papua punya tuntutan antara lain, menuntut pengakuan kedaulatan politik, referendum, menggugat PEPERA 1969, pelanggaran HAM, kerusakan alam akibat eksploitasi SDA.

Poin-poin ini sangat penting bagi kedua kubu. Maka, kesemuanya itu harus dimasukkan dalam agenda perundingan. Kemudian membicarakan semua itu di dalam perundingan itu.

Hal ini sangat efektif dan jauh lebih penting ketimbang mempertahankan ego, sikap, prinsip, argumentasi dan kepentingan masing-masing.

Segera membentuk tim perundingan segitiga

Sebelum menuju ke sana, mulai sekarang kedua belah pihak harus mendesak kepada PBB atau lembaga internasional yang independen, untuk membantu memediasi kedua pihak untuk duduk bersama di sebuah tempat.

Paling tidak, PBB berinisiatif untuk intervensi dalam polemik otsus. Kehadiran PBB atau pihak ketiga yang netral ini harus disambut dengan baik dan hati yang terbuka. Kedua kubu tidak perlu lagi membatasi akses atau mempersulit ruang gerak bagi pihak ketiga.

Karena pihak ketiga yang netral ini dibutuhkan untuk membentuk tim, merekrut anggota tim utusan dari kedua belah pihak, memetakan pokok-pokok persoalan, menyiapkan format perundingan segitiga, sosialisasi dan konsolidasi kedua pihak dan melibatkan kedua kelompok pro dan kontra untuk melakukan perundingan segitiga.

Paling penting adalah mulai saat ini juga semua pihak mendesak pemerintah pusat maupun kelompok nasionalis tidak membuat tim tandingan masing-masing, karena itu berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan.

Lebih baik mendesak pemerintah Indonesia maupun para tokoh-tokoh nasionalis, mulai dari TPNPB/OPM dan ULMWP untuk membuat tim sentral masing-masing dari kedua pihak yang dapat diakui, diterima, dipercaya dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat luas.

Semua orang harus mendesak pemerintah Indonesia dan organisasi pergerakan nasionalis untuk sama-sama mendesak ke PBB, Smsupaya PBB terlibat atau memberikan kepercayaan kepada sebuah negara anggota UN yang merdeka dan bebas dari hubungan bilateral dan multilateral, juga jauh dari diplomasi politik kedua pihak.

Harapan perundingan segitiga

Perundingan ini dengan besar harapan besar adalah untuk menghindari kekerasan dan kejahatan politik, kerusuhan dan korban jiwa. Paling adalah semua agenda dari kedua belah pihak harus dimasukan sebagai pokok-pokok pembahasan dalam Perundingan Segitiga.

Pendekatan seperti itu sangat baik. Semua pihak akan merasa dilibatkan dan agenda terasa akan diakomodir. Dengan demikian, pasti mereka akan mendukung upaya perundingan ini. Sebab, semua pikiran dan harapan diorganisir oleh tim perundingan segitiga yang netral.

Hal ini lebih mudah untuk melakukan komunikasi dan kompromi ketimbang jalan lain yang lebih mengutamakan kekuatan fisik, militer, ego, sikap, prinsip, argumentasi, dan kepentingan. Semua orang harus bebaskan semua yang berpotensi menimbulkan keresahan di tanah koloni modern ini.

Tentu kita semua berharap dalam perundingan segitiga ini kalau bicara evaluasi otsus, perpanjang otsus, bicara juga soal pengakuan kedaulatan politik orang Papua, referendum, guguran terhadap PEPERA 1969, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. (*)

Penulis adalah masyarakat Papua di Jayapura

 

Editor: Timoteus Marten

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top