HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pejabat daerah ini diminta klarifikasi LHKPN

Ilustrasi, pixabay.com
Pejabat daerah ini diminta klarifikasi LHKPN 1 i Papua
Ilustrasi, pixabay.com

Komisi Pemberantasan Korupsi memulai rangkaian klarifikasi LHKPN sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jember, Jubi – Sebanyak empat pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa timur akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Pejabat daerah ini diminta klarifikasi LHKPN 2 i Papua

Keempat pejabat yang diklarifikasi LHKPN-nya adalah Bupati Jember Faida, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember M Rasyid Zakaria, dan Kepala Dinas Pendidikan Jember Edy Budi Susilo.

“Saya siap hadir dalam klarifikasi LHKPN dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh petugas KPK,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Mirfano, Selasa, (9/7/2019).

Baca juga : LHKPN pejabat Papua capai 98 persen

LHKPN pejabat eselon II dan III Papua masih di zona merah

Loading...
;

20 ASN di Jayawijaya belum juga sampaikan LHKPN

Klarifikasi harta kekayaan untuk tiga pejabat Pemkab Jember yakni Bupati Faida, Sekkab Mirfano, dan Kepala BPBD Rasyid dijadwalkan pada Rabu (10/72019), sedangkan Kepala Dispendik Edy Budi Susilo dijadwalkan pada Kamis (11/72019).

“Sejumlah dokumen kekayaan juga sudah saya siapkan untuk memberikan klarifikasi LHKPN itu dan pada prinsipnya saya siap memberikan data yang dibutuhkan,” kata Mirfano menambahkan.

Kepala Dinas Pendidikan Jember, Edy Budi Susilo, juga mengaku siap hadir dan memberikan keterangan terkait klarifikasi LHKPN penyelenggara negara di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya.

“Saya sudah menyiapkan data-data pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan LHKPN,” kata Edy .

Menurut dia laporan harta kekayaan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaporkan setiap tahun kepada KPK sesuai dengan aturan.

Komisi Pemberantasan Korupsi memulai rangkaian klarifikasi LHKPN sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. KPK secara reguler memeriksa LHKPN sebagai upaya pencegahan korupsi sekaligus memperkuat pengawasan internal. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top