Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pekerja ingin UMP Papua naik lebih 8 persen

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

 

BAGI Acok, 27 tahun, pekerja di salah satu percetakan di Papua, gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Rp 3 juta per bulan saat ini belum mencukupi untuk hidup layak. Sebab setiap UMP naik selalu diikuti kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari.

“Apalagi di Papua gaji sebesar itu masih dikatakan kurang, coba banyangkan kalau sudah punya anak tentu angka hidup layak tentu akan naik dan tra cukup,” kata ayah satu anak yang tinggal di Jayapura tersebut.

Menurutnya, jika ada perhitungan yang layak untuk ia dan buruh lainnya di Papua, UMP 2019 harus naik sebesar Rp 1 juta sehingga menjadi sekitar Rp 4 juta.

“Itu harapannya sebab kita hitung-hitung untuk juga bisa bernapas lega,” katanya.

Bagi pekerja ternyata masalah tidak hanya kecilnya upah yang berpatokan kepada UMP.

Loading...
;

Sudirman, 43 tahun, yang bekerja sebagai satpam di salah satu kanntor BUMN di Jayapura juga mengkhawatirkan sistem outsourcing.

“Kami merasa was-was dimana tak ada jaminan kerja karena kita bisa diberhentikan kapan pun juga ketika kita dianggap tak layak,” ujar ayah tiga putra yang tinggal di APO, Kota Jayapura tersebut.

Pemerintah, katanya, harus melihat biaya hidup yang layak di Papua.

“Berapa biaya hidup layak, jadi jangan hanya keluhan pengusaha yang didengar terus,” katanya.

Ia mencontohkan banyaknya pekerja yang akhirnya terpaksa mencari kerja tambahan atau sambilan untuk menambah pemasukan agar bisa hidup layak. Sebab gaji tidak cukup untuk memenuhi pembayaran kos (tepat tinggal), makan, dan minum.

“Bahkan ada yang tak bisa sekolah karena itu memang dirasakan kurang, sementara kebutuhan naik terus, kalaupun dirata-rata kebutuhan layak jika dihitung per harinya Rp 200 ribu, itu bisa dikatakan sedikit membantu,” katanya.

Rp 200 ribu sehari berarti Rp 6 juta sebulan. Gaji sebesar itu, menurut Sudirman, memang akhirnya berkaitan juga dengan kemampuan perusahaan. Jika mereka tidak mampu, tanpa mereka buruh juga tidak bisa makan.

Setiap Oktober pemerintah daerah sibuk memfasilitasi para pihak untuk merancang kenaikan UMP untuk tahun berikutnya. UMP Papua 2019 juga sedang diproses dan biasanya diumumkan pada November.

General Manager FrontOne Hotel, Abdul Aziz, mengaku telah menghitung perkiraan kenaikan UMP dari rencana kerja perusahaannya. Menurutnya kenaikan UMP Papua berkisar 10 persen.  

“Mungkin 7-10 persen yang terjadi, namun kita akan menunggu keputusan dari pemerintah,” ujarnya. 

Sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan UMP 2019 di seluruh Indonesia sebesar 8,03 persen. Pengumuman kenaikan UMP ini akan dilaksanakan serentak pada 1 November 2018.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengungkapkan formula kenaikan UMP ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar, mengatakan jika mengacu kepada Surat Edaran Menteri Tenagakerja No.8240/Menaker tentang penyampaian data informasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2018, maka UMP di Papua 2019 diperkirakan Rp 3.240.900.

Artinya UMP naik 8,03 persen atau naik Rp 240.900 dari UMP Papua 2018 yang sebesar Rp 3.000.000.

“Gubernur Lukas Enembe juga merencanakan menetapkan sekaligus mengumumkan UMP Papua pada 1 November 2018,” kata Rawar.

Menurutnya, UMP Papua sekarang juga sudah terlebih dulu dihitunng melampaui kebutuhan hidup, bahkan melebihi dari kehidupan layak di Papua tahun ini.

Sementara, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Papua, Muhammad Isaq, minta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak memberatkan pengusaha ketika menetapkan UMP 2019.

“Karena hal itu akan berdampak luas bagi kondisi sosial masyarakat, khususnya para pekerja, Apindo memandang Dewan Pengupahan yang bertugas untuk membuat perhitungan UMP yang selanjutnya disahkan oleh Kepala Daerah (Gubernur) belum bekerja sebagaimana mestinya,” katanya.

Ia juga minta dewan pengupahan agar jangan bekerja pada saat menentukan upah saja, karena kebutuhan para pekerja dan pengusaha selalu ada. Terutama pada saat kondisi dolar AS sedang naik seperti saat ini.

“Pastinya hal itu akan sangat berpengaruh kepada pengusaha besar, jika pemerintah ingin menekan upah itu lagi, maka sangat ditakutkan para pengusaha juga tidak mampu lagi membayar upah para pekerja,” katanya.

Menurut Isaq, kondisi sektor rill di Papua belum cukup besar untuk memberikan upah yang diinginkan buruh. Karena, khususnya di Papua, masih banyak perusahaan yang masuk dalam kategori menengah ke bawah.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Papua, Nurhaidah, mengemukakan jika pemerintah ingin menetapkan UMP dengan kenaikan 8,03 persen, maka terlebih dulu harus dilakukan survei pasar untuk melihat kehidupan hidup layak bagi para pekerja.

Ia memandang, jika pemerintah harus mengacu pada PP 78 tentang penguapahan, maka ruang lingkupnya itu adalah secara nasional, bukan lokal (Papua).

“Pemerintah Provinsi Papua harus mengikuti kenaikan UMP sebesar 8,03 persen tersebut, maka diragukan apakah nantinya hal itu sudah bisa sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para pekerja di Papua. Artinya, kenaikan UMP 8,03 persen tersebut masih sangat kurang jika harus diterapkan,” katanya.

Apalagi, tambahnya, masih ada sebagian besar pengusaha dan perusahaan di Papua membandel. Banyak dari mereka yang mengaku tidak mampu mengikuti regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan.

“Pengakuan itu tidak dibuktikan dengan bukti yang konkret atas ketidakmampuannya dalam membayar upah pekerjanya,” ujarnya. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top