Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pelaku penembakan dua warga Timika harus diadili di peradilan umum

Jenazah Eden Armando Bebari (19) dan Ronny Wandik (21), dua korban penembakan di Mimika, pada Selasa (14/4/2020) berada di RSUD Timika. – IST
Pelaku penembakan dua warga Timika harus diadili di peradilan umum 1 i Papua
Jenazah Eden Armando Bebari (19) dan Ronny Wandik (21), dua korban penembakan di Mimika, pada Selasa (14/4/2020) berada di RSUD Timika. – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Yogyakarta, Jubi – Amnesti Internasional Indonesia menyatakan penembakan yang menewaskan dua warga sipil di Timika, Kabupaten Mimika, Papua mengarah kepada dugaan tindak pidana umum, dan bukan tindak pidana militer. Amnesti Internasional menyatakan para prajurit TNI pelaku penembakan itu harus diadili di peradilan umum, dan tidak boleh diproses hukum hanya dengan mekanisme internal atau diadili di pengadilan militer.

Hal itu dinyatakan Direktur Eksekutif Usman Hamid saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/4/2020). “Kami sangat menyesali penembakan yang dilakukan tanpa melalui prosedur konfirmasi, sehingga mengakibatkan tewasnya warga sipil. Tindakan tersebut sangat ceroboh dan tidak terukur. Siklus kekerasan yang terjadi di Papua harus segera diputus dan dihentikan dengan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel,” kata Usman.

Sejumlah dua warga sipil di Timika, Eden Armando Bebari (19) dan Ronny Wandik (21) tewas ditembak prajurit TNI di Mile 34 areal kerja PT Freeport Indonesia pada Senin (13/4/2020). Usman menegaskan penembakan Bebari dan Wandik merupakan pembunuhan di luar hukum, dan tidak masuk dalam ranah tindak pidana militer. Usman menyatakan kasus penembakan itu merupakan tindak pidana umum sehingga para pelakunya harus diadili di peradilan umum.

“Pelaku penembakan harus diadili di pengadilan umum, bukan hanya mekanisme internal dan pengadilan militer. Pasal 65 angka 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah menyatakan dengan jelas, bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Pembunuhan Bebari dan Wandik adalah tindak pidana umum,” kata Usman.

Ia menyatakan kasus penembakan Bebari dan Wandik adalah pembunuhan di luar hukum yang menyerupai 69 kasus pembunuhan di luar hukum lain yang terjadi di Papua. Ia mengkritik argumentasi permisif yang mendalilkan kasus penembakan Bebari dan Wandik terjadi akibat ketegangan situasi pasca sejumlah serangan kelompok bersenjata di Mimika.

“Kasus penembakan Bebari dan Wandik itu serupa dengan kasus penembakan Paniai, serupa dengan kasus pembunuhan Irwan Wenda. Dalam dua kasus itu, pembunuhan terjadi tanpa ada persoalan kelompok bersenjata. Argumentasi bahwa penembakan Bebari dan Wenda terjadi saat ketegangan dan berbagai serangan kelompok bersenjata adalah alasan yang dicari-cari. Tanpa ada kelompok bersenjata pun pembunuhan di luar hukum tetap terjadi di Papua, sebagaimana terlihat dalam kasus penembakan Paniai dan kasus Irwan Wenda,” ujar Usman.

Loading...
;

Usman mendesak Kepolisian Daerah Papua untuk segera menjalankan wewenangnya selaku aparat penengak hukum pidana umum, serta mengambil alih penyidikan kasus penembakan Bebari dan Wanik. “Dalam kasus penembakan ini, Kepolisian Daerah Papua selaku pemegang otoritas hukum sipil masih bersikap submisif, seperti men-subordinasikan diri dalam status quo yang selama ini membebaskan TNI dari yurisdiksi peradilan umum,” kata Usman.

Amnesti Internasional Indonesia menyatakan Kepolisian Daerah Papua harus melakukan investigasi yang menyeluruh, independen, efektif dan menyediakan reparasi yang meliputi rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan jaminan tidak terulangnya kembali penembakan itu kepada para keluarga korban. Mereka mendesak hasil investigasi itu segera dipublikasikan dan diberikan kepada keluarga korban dan masyarakat umum.

Sebelumnya, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab menyatakan pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait insiden penembakan yang menewaskan kedua warga sipil di Mimika itu. “Nanti ada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan investigasi sehingga bisa mengetahui kejadian ini secara saksama dan tentu akan ada proses-proses hukum yang berjalan,” kata Asaribab kepada Kantor Berita Antara, Selasa (14/4/2020).(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top