Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pelantikan MRP tidak harus menunggu 14 kursi

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Mathea Mamoyau mengatakan, pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih, periode lima tahun ke depan tidak harus menunggu pelantikan 14 kursi anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan.

Ia mengatakan, pihaknya sudah menanyakan mengenai pelantikan anggota MRP terpilih kepada Biro Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua. 

Pelantikan MRP tidak harus menunggu 14 kursi 1 i Papua

"Kami sudah tanyakan, jawaban Kesbangpol Provinsi Papua, menunggu 14 kursi. Inikan tidak masuk akal. Kalau memang semua sudah rampung, secepatnya dilantik," kata Mathea kepada Jubi, Selasa (8/7/2017).

Menurutnya, keberadaan MRP sangat penting. Selain akan memberikan pertimbangan terhadap rancangan perdasi/perdasus sebelum disahkan DPR Papua dan pihak eksekutif.

"Sejak awal kami bilang, MRP ini sangat dibutuhkan terutama ketika akan pengesahan regulasi terkait orang asli Papua," ujarnya.

Tidak hanya itu lanjut dia, lembaga kultur itu juga berperan penting dalam tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua pada pilkada serentak 2018.

Loading...
;

"Ini menjelang tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Posisi MRP ini sangat dibutuhkan, terutama dalam memverifikasi keaslian orang Papua terhadap bakal calon, baik gubernur maupun wakil gubernur," katanya.  

Legislator Papua lainnya, Emus Gwijangge mengatakan, anggota MRP periode mendatang harus benar-benar dapat menyuarakan hak-hak masyarakat adat asli Papua. Tidak hanya datang duduk, tanpa ada terobosan memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua.

"MRP merupakan lembaga kultur orang asli Papua. Mereka yang duduk di lembaga itu harus benar-benar paham tatanan adat dan hak-hak dasar orang asli Papua, kemudian memperjuangkan itu dengan memunculkan regulasi," kata Emus.

Katanya anggota MRP harus turun melihat langsung kondisi masyarakat adat dan mendengar aspirasi mereka.

"Setelah itu kembali dan merumuskan apa yang harus dilakukan dan mendorong itu kepada para pemangku kepentingan. Bukan hanya duduk di kantor atau turun lapangan tapi tidak ada tindaklanjutnya," ujarnya. (*) 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top