Pelayanan publik di tengah covid-19

papua
Ilustrasi, virus Corona di Papua. – Jubi/Dok
Pelayanan publik di tengah covid-19 1 i Papua
Ilustrasi virus corona di Papua. – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Melania Pasifika

Pandemi covid-19 menjadi perhatian seluruh dunia, termasuk Indonesia; salah satu negara yang saat ini cukup banyak melakukan langkah pencegahan hingga penanganan terhadap merebaknya angka pasien di sejumlah daerah.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan covid-19 sebagai pandemi, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia telah mengeluarkan penetapan status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah penyakit akibat covid-19 di Indonesia melalui keputusan kepala BNPB, yang awalnya berlaku 32 hari (28 Januari – 28 Februari 2020) dan diperpanjang 29 Februari – 29 Mei 2020.

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana yang dimaksud adalah apabila belum ditentukan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas (lihat Perpres 17 tahun 2018).

Presiden juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus.

Artinya, bahwa dalam situasi ini semua pihak, baik pemerintah (pusat hingga daera), maupun warga negara harus memahami bahwa penetapan status ini merupakan langkah untuk menangani dan mencegah penyebaran covid-19, dengan ikut melakukan setiap protokol yang telah ditetapkan.

Loading...
;

Peran pemerintah

Setelah situasi ini ditentukan sebagai bencana, pemerintah perlu bergerak cepat dan terorganisir (di) lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dimana perlu dilakukan langkah-langkah strategis namun cepat, dan tidak hanya melihat satu-dua bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat keterhubungan urusan antara kesehatan dengan sejumlah urusan lainnya tidak dapat terpisahkan.

Langkah cepat presiden dengan mengeluarkan Keppres harus dapat dicermati dan diterjemahkan oleh sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membangun sinergitas penanggulangan bencana, sehingga dalam menetapkan sebuah kebijakan, baik di pusat maupun di daerah tetap mengedepankan penyelamatan manusia.

Menyelenggarakan pemerintahan dalam masa bencana tentunya tidak mudah; diperlukan langkah-langkah tepat dengan melakukan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan guna menetapkan sebuah kebijakan sebagai dasar dilakukan penanggulangan bencana.

Perencanaan dan pelaksanaan dalam hal ini adalah semua yang menjadi urusan wajib baik tentang pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan lainnya perlu diatur dengan tepat.

Dalam keadaan bencana, yang lebih cepat dirasakan dampaknya adalah pada layanan dasa, baik kesehatan, pendidikan, maupun sosial.

Dalam hal ini, pemerintah diharapkan mempunyai formula yang dapat menangani akses layanan dasar tersebut.

Untuk pandemi covid-19 ini, telah diambil kebijakan secara nasional dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 melalui Keputusan Presiden untuk koordinasi lintassektor dalam situasi ini.

Pemerintah diharapkan dapat menerjemahkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan di tiap sektor, guna mencegah maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

Langkah-langkah strategis yang telah diambil, salah satunya adalah melakukan upaya pencegahan melalui pembatasan sosial yang diikuti dengan kebijakan sektor lainnya seperti meniadakan Ujian Nasional tahun 2020 untuk SMU, SMP dan SD.

Semua ini dilakukan semata-mata untuk upaya pencegahan dan pembatasan penyebaran covid-19 di lingkungan pendidikan.

Kebijakan ini kemudian diturunkan dengan ketentuan teknis yang dapat digunakan di tingkat pelaksana, misalnya terkait penilaian untuk hasil Ujian Nasional, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penilaian untuk kenaikan kelas, tata cara belajar dari rumah hingga operasional dana BOS (lihat SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease/Covid-19).

Kebijakan turunan seperti ini diharapkan secara cepat juga dilakukan oleh urusan lainnya yang menyangkut kepentingan publik, seperti urusan sosial dan ekonomi, yang dapat menjangkau semua lapisan.

Pemerintah telah mengeluarkan Perpu untuk menangani stabilitas sistem keuangan yang diharapkan menjadi dasar dalam perubahan alokasi anggaran tahun 2020, terutama dalam masa pandemi covid-19.

Perubahan ini tentu akan berpengaruh pada program pemerintah yang telah dijalankan, sejauh mana masyarakat dapat mengakses sangat tergantung pada informasi yang diterima dan pengetahuan masyarakat itu tentang program pemerintah.

Upaya pemerintah dapat dikatakan cukup cepat dalam penanganan dan pencegahan covid-19, tetapi diperlukan gerakan bersama di internal pemerintah, sehingga setiap sektor mampu menerjemahkan model perubahan yang dimaksud oleh Perpu yang telah ditetapkan.

Selain menyiapkan aturan/kebijakan dan pemenuhan kebutuhan atas pelayanan dasar, pemerintah juga perlu mengawasi sektor-sektor lain, seperti ekonomi (pasar), untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga kebutuhan pokok.

Pekerjaan rumah (PR) pemerintah tentu sangat banyak dalam situasi ini. Namun tentunya perlu diorganisir dengan baik agar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan.

Sinergitas antara setiap OPD di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dan jajaran pemerintah hingga tingkat bawah harus menjadi arah kerja agar ikut mendorong ketersediaan dan kestabilan harga bapok (bahan pokok).

Selain, memastikan ketersediaan bapok, pemerintah harus dapat memastikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang rentan terdampak dari covid-19, yaitu pekerja harian/buruh, karyawan swasta, pedagang menengah ke bawah, dan mereka yang terdampak oleh pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah

Pentingnya informasi dan pendataan jumlah penduduk dengan klasifikasi yang jelas akan mempermudah pendistribusian bantuan sosial. Yang terjadi saat ini, telah dilakukan pemberian sejumlah bantuan, baik dari pemerintah, maupun pihak swasta lainnya berupa sembako dan uang tunai.

Namun kenyataannya belum semua masyarakat menerimanya. Sebagian masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk (memiliki NIK dan Kartu Keluarga) mengaku belum mendapat informasi yang jelas terkait bantuan yang akan disalurkan, sebagian lagi terkendala karena tidak terdaftar sebagai penduduk (tidak memiliki NIK dan KK).

Hal ini memberikan gambaran bahwa belum ada koordinasi final terkait mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

Pelayanan publik

Dalam situasi saat ini, terjadi banyak perubahan dalam program pemerintah, secara umum hal ini perlu diinformasikan dengan baik kepada masyarakat, mulai dari revisi anggaran hingga program dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan.

Keterbukaan informasi ini penting sehingga masyarakat mengetahui program atau kegiatan apa saja yang akan diubah, dan bagaimana perubahan itu dapat memberikan jaminan kepada masyarakat selama masa pandemi ini.

Layanan dasar kepada masyarakat harus menjadi prioritas selama masa (pandemi) ini, mulai dari layanan kesehatan, perlu ditegaskan bagaimana mekanisme pelayanan terhadap masyarakat dengan keluhan umum selain covid-19, setelah pemerintah menetapkan sejumlah rumah sakit menjadi pusat rujukan covid-19.

Masyarakat umumnya khawatir ke rumah sakit maupun puskesmas jika mengalami sakit. Kota Jayapura sudah dengan cepat (memberikan) pelayanan puskesmas secara online. Begitu juga beberapa dokter praktek. Namun apakah kabupaten lainnya juga mampu melakukan pelayanan online?

Selanjutnya layanan pendidikan, dimana telah diambil kebijakan untuk belajar di rumah, setingkat SMU/SMK telah diatur untuk setiap siswa tetap terhubung dalam melaksanakan pembelajaran di rumah dengan guru maupun sekolah melalui aplikasi-aplikasi tertentu.

Namun, untuk siswa SD dan SMP apakah semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik, misalnya dengan mengikuti pembelajaran dari siaran TV? Sejauh mana proses ini dapat dikawal oleh tenaga pengajar dengan pembatasan sosial yang harus dilakukan, dengan keterbatasan-keterbatasan lainnya, seperti siswa atau orangtua siswa tidak memiliki fasilitas untuk belajar online, misalnya tidak memiliki TV, HP, dan paket data?

Layanan bantuan sosial, selain penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan seperti apa yang dapat diterima oleh masyarakat dalam kategori kelompok menengah ke bawah. Sementara, dampak pembatasan sosial tidak hanya dialami oleh kelompok masyarakat yang terdaftar dalam PKH, tetapi juga pekerja swasta yang harus dirumahkan dan pedagang kecil yang bertahan hidup dengan berjualan harian.

Termasuk layanan bagi sejumlah masyarakat yang harus menunggu berakhirnya pandemi ini barulah dapat mencari pekerjaan.

Yang oleh pemerintah telah disediakan kartu prakerja, dengan harapan dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan. Keringanan angsuran kredit, biaya listrik yang digratiskan, termasuk menjadi upaya pemerintah menanggulangi dampak pandemi ini.

Pelayanan dasar akhirnya harus berinovasi dengan kondisi saat ini. Hal ini akan sangat mudah jika setiap pelayanan yang dilakukan telah memiliki standar pelayanan yang baku.

Dari sebuah standar pelayanan yang telah tersedia, penyelenggara pelayanan dalam hal ini pemerintah daerah akan dengan mudah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan yang sifatnya wajib maupun tambahan.

Masyarakat memerlukan jaminan terhadap pemenuhan layanan dasar, terutama berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga pemerintah mulai dari tingkat bawah harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan jumlah warga yang layak menerima dukungan memperoleh haknya.

Berhubungan dengan mayoritas warga miskin dan warga terdampak pandemi covid-19 yang minim informasi dan akses terhadap sejumlah layanan yang disediakan oleh pemerintah, diperlukan data yang akurat terhadap jumlah warga tersebut untuk mempermudah pendistribusian dan meminimalisir konflik antarwarga.

Aparatur pemerintah dari tingkat bawah hingga ke pemerintah daerah wajib berkoordinasi dengan baik, sehingga masyarakat di wilayahnya dapat terdata dengan jelas setelah diberikan bantuan sesuai dengan jenis bantuan tersebut, agar semua warga miskin dan warga terdampak pandemi covid-19 dapat terbantu dengan baik.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, standar pelayanan bukan hanya berfungsi sebagai penataan pelaksanaan pelayanan publik, tetapi lebih dari itu untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

(Dalam) Menghadapi situasi pandemi saat ini diharapkan fokus atas pelayanan publik tidak berkurang mengingat kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan penanganan dan pencegahan covid-19 telah dilaksanakan dengan pembatasan sosial.

Pikiran penutup

Mengatasi situasi pandemi covid-19 tentunya akan maksimal jika tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh seluruh komponen warga negara, baik pemilik modal, maupun masyarakat pada umumnya.

Perlu gerakan bersama untuk menghadapi situasi ini sesuai perannya masing-masing, mulai dari pemerintah melakukan revisi atas anggaran dan program untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan perlu difokuskan pada layanan dasar yang minimal, baik itu kesehatan, pendidikan, tersedianya akses atas kebutuhan sehari-hari.

Hal ini tentunya bukan hanya tanggung jawab pimpinan/pemerintah daerah, melainkan harus menjadi perhatian seluruh OPD terkait hingga unsur pemerintahan terkecil (RT/RW).

Pada bagian akhir catatan ini, yang diperlukan untuk memastikan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, yaitu pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus lebih transparan terkait perubahan anggaran dan program dan jenis bantuan yang disalurkan melalui pemerintah, baik dari pemerintah (pusat), pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Transparan dalam hal peruntukan juga koordinasi yang dilakukan. Koordinasi yang diperkuat layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga masyarakat dan khususnya warga dengan kebutuhan layanan itu tetap dapat menerima layanan tersebut.

Koordinasi yang dilakukan bukan saja penanganan covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun penertiban masyarakat, tetapi juga penanganan dampak covid-19 setelah adanya pembatasan sosial.

Pemerintah juga perlu mendata dengan jelas kelompok penerima bantuan PKH, bantuan sosial lainnya, dan kelompok terdampak pandemi covid-19 ini, guna menjamin setiap warga yang terdampak memperoleh dukungan selama masa pandemi covid-19.

Selain pemerintah, para donatur yang juga ikut memberikan donasi terhadap kelompok terdampak covid-19 dalam pendistribusian diharapkan dapat membangun koordinasi dengan pemerintah setempat, sehingga bantuan dapat tersalur dengan baik.

Masyarakat sebagai kelompok yang menerima layanan pemerintah, perlu lebih proaktif dan mengikuti secara baik setiap arahan pemerintah dengan ikut melakukan pembatasan sosial tetapi juga membantu warga lain yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dengan tidak ikut mengambil hak warga lain (misalnya terkait bantuan sembako), juga ikut melakukan pembatasan sosial di lingkungan masing-masing.

Selanjutnya pedagang dan atau pekerja harian yang juga terdampak dari situasi ini, harus lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah agar memperoleh informasi yang jelas dan benar. (*)

Penulis adalah asisten Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Papua.

 

Editor: Timoteus Marten

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top