HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pemanfaatan dana BOS untuk membayar gaji guru honorer perlu Juknis/Juklak

Pemanfaatan dana BOS untuk membayar gaji guru honorer perlu Juknis/Juklak 1 i Papua
Ilustrasi siswa Sekolah Dasar di Papua – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, mengizinkan 50 persen dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS digunakan membayar gaji guru honorer, didukung anggota komisi bidang pendidikan DPR Papua, Natan Pahabol.

Ia mengatakan, itu merupakan kebijakan yang efektif. Akan tetapi mesti diatur secara baik lewat petunjuk tenis dan petunjuk pelaksanan (Juknis/Juklak), agar tujuan dari kebijakan itu dapat tercapai. Jika tidak, berpotensi terjadi penyimpangan atau kekeliruan dalam pelaksanannya.

Pemanfaatan dana BOS untuk membayar gaji guru honorer perlu Juknis/Juklak 2 i Papua

“Tanpa aturan jelas, belum tentu semua kepala sekolah dapat mengatur penggunaan dana BOS untuk pembayaran para guru honorer secara baik dan transparan,” kata Natan Pahabol kepada Jubi melalui telepon selulernya, Kamis (26/3/2020).

Selain itu, ia menyarankan transfer dana BOS yang kini dilakukan langsung ke kas sekolah, mesti sepengetahuan pemerintah daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana BOS.

Katanya, untuk daerah lain di Indonesia mungkin tak masalah dana BOS itu ditransfer langsung ke kas daerah, karena komite sekolah dan pihak terkait dapat dengan mudah melakukan pengawasan.

Akan tetapi untuk Papua tidak semua sekolah dapat diawasi dengan mudah. Untuk sekolah-sekolah di wilayah kota, tak ada masalah. Namun bagaimana dengan sekolah di wilayah pedalaman.

Loading...
;

“Khusus untuk Papua, yang letaknya jauh dari Jakarta, Pak Menteri Pendidikan bisa dapat tipu seperti kebiasaan sebagian oknum terkait selama ini,” ujarnya.

Belum lama ini, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan mulai tahun ini para kepala sekolah diperbolehkan menggunakan 50 persen dana BOS untuk membayar gaji guru honorer.

Selama ini sekolah negeri hanya diperbolehkan menggunakan maksimal 15 persen dana BOS untuk membayar gaji guru honorer, dan sekolah swasta hanya diperbolehkan maksimal 30 persen.

“Kepala sekolah boleh mengambil dana BOS hingga 50 persen untuk menunjang kesejahteraan para guru honorer. Kepala sekolah yang tahu kebutuhan guru di sekolahnya,” kata Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.

Namun menurut Mendikbud, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembayaran honor guru honorer bisa menggunakan dana BOS. Syarat itu yakni, guru honorer sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), guru honorer belum memiliki sertifikasi pendidik, dan guru honorer sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top