HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pemasukan dari sektor ekstraktif PNG menurun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Glenn Banks dan Martyn Namorong di Port Moresby

Pendapatan pemerintah nasional Papua Nugini dari sektor pertambangan, minyak, dan gas, pada dasarnya, telah menguap.

Pemasukan dari sektor ekstraktif PNG menurun 1 i Papua

Akibat dampak berkelanjutan dari gempa di Provinsi Hela, meletusnya peperangan terkait pemilihan umum di Pegunungan Selatan, anggaran defisit yang signifikan, serta krisis mata uang yang menurunkan performa bisnis, sumber keuangan pemerintah PNG mulai menipis… dan pertemuan APEC yang sangat mahal November mendatang.

Dalam konteks ini, penurunan pendapatan pemerintah dari sektor ekstraktif seperti pertambangan, minyak dan gas bumi sangat mengejutkan, dan telah menyebabkan tekanan yang tinggi, dan terus meningkat, atas kebijakan fiskal.

Antara tahun 2006 sampai 2008, menurut data bank sentral negara itu, Bank Papua Nugini, pemerintah menerima lebih dari K 2 miliar (NZ $ 0,9 miliar) setiap tahunnya dari sektor ini melalui pajak dan divide. Saat itu, untuk pertama kalinya, nilai ekspor mineral PNG melebihi K 10 miliar (NZ $ 4,6 miliar).

Pada 2017, sekitar satu dekade setelah masa jaya itu, angka tersebut menurun drastis ke K 400 juta (NZ $ 180 juta) untuk ekspor dengan nilai K 25 miliar (NZ $ 11,5 miliar) – penurunan pendapatan negara lebih dari 80 persen, padahal, pada waktu yang sama peningkatan nilai ekspor melonjak sebesar 150 persen.

Loading...
;

Dividen pemerintah dan pajak penghasilan dari perusahaan-perusahaan hanya mencapai 1,6 persen dari nilai ekspor pada 2017 (angkat itupun sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding 2015 dan 2016).

Jika kita mengambil rata-rata jangka panjang dari nilai ekspor yang telah diterima pemerintah (hanya sedikit di atas 10 persen), terlihat adanya ‘lubang’ setidaknya K 8 miliar selama empat tahun terakhir, jumlah yang sangat berguna untuk menutup lubang defisit fiskal saat ini.

Sudah pernah terjadi sebelumnya

Ada beberapa preseden dalam jatuhnya pendapatan pemerintah dari sektor ini. Pada tahun 1990 dan 1991 – saat ’booming industri ekstraktif’ yang dipicu oleh dibukanya tambang emas Porgera di Enga, dan produksi minyak di ladang minyak Kutubu Provinsi Pegunungan Selatan dimulai – pendapatan negara tetap menurun, sebagian besar diakibatkan penutupan tambang tembaga Bougainville pada tahun 1989; dan sekali lagi, pemasukan turun sementara pada tahun 2009 karena krisis keuangan global pada tahun 2008.

Tapi, tak satu pun dari penyusutan ini pernah sebanyak, atau sepanjang, ‘lubang’ di mana PNG berada saat ini.

Penjelasan yang komprehensif mengenai penurunan tajam dalam pendapatan dari industri ekstraktif ini, berada di luar ruang lingkup analisis kami.

Sudah jelas, ada sejumlah faktor yang terlibat, termasuk jatuhnya harga komoditas, biaya konstruksi dan ekspansi yang mahal, serta kesepakatan perpajakan yang terlalu murah hati.

Pemasukan yang sangat minim empat tahun terakhir juga menunjukkan bahwa negara turut menanggung risiko besar, terkait dengan proyek-proyek sumber daya ekstraktif dan investasi. Jika kita telaah kembali tujuan awal dari kebijakan mineral pasca-Kemerdekaan PNG, tujuannya adalah untuk menerjemahkan kekayaan mineral PNG menjadi pembangunan yang meluas ke seluruh pelosok negeri:

… sumber daya mineral yang ditemukan harus dikembangkan untuk pendapatan yang dapat mereka sumbangkan kepada pemerintah” (Kementerian Keuangan PNG 1977: 2).

Tujuan ini sudah terang-terangan gagal dicapai dalam empat tahun terakhir. Dan tentu saja, Bendahara Negara tidak layak dikritik karena mengambil keputusan untuk menugaskan satu lagi tinjauan fiskal: ini adalah langkah yang tepat. Apakah tinjauan itu bisa secara efektif menangani masalah yang lebih luas, mengenai kekayaan mineral yang tersisa di PNG dan ‘pembagian yang adil’, ini masih harus kita tunggu.

Meskipun dana yang berasal dari sektor sumber daya ekstraktif lebih sedikit, setidaknya data yang dimiliki sekarang jauh lebih bagus dari biasanya.

Inisiatif global Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) adalah inisiatif khusus industri ekstraktif yang dimulai pada tahun 2002, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dalam apa yang seringkali dianggap sebagai aliran sumber pendapatan yang ‘keruh’, dari perusahaan multinasional di sektor ekstraktif (terutama minyak) kepada negara-negara di mana mereka beroperasi.

Inisiatif yang tidak diwajibkan

Ini adalah inisiatif sukarela di mana negara-negara (dan perusahaan-perusahaan) dapat memutuskan sendiri jika mereka ingin menjadi negara ‘kandidat’ anggota, dan selama mereka mampu mematuhi standar EITI, mereka dapat diterima sebagai anggota penuh EITI.

Persyaratan utama dari keanggotaan EITI adalah melaporkan, dengan cara yang dapat diandalkan (melalui audit pihak ketiga), semua pendapatan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara, dan merekonsiliasikannya dengan pembayaran yang diterima oleh setiap bagian dari negara, termasuk pemerintah provinsi dan badan-badan lainnya.

Keterlibatan semua pihak – perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil – serta komunikasi publik juga dipandang sebagai kunci dari transparansi, dan meningkatkan kesadaran tentang pendapatan industri ekstraktif dan ke mana mereka dibelanjakan.

PNG memulai keterlibatannya dengan EITI pada tahun 2012. Empat laporan tahunan EITI sejauh ini telah disusun (untuk tahun 2013-2016). Laporan-laporan tahunan ini berisikan kumpulan data dan informasi yang semakin ketat dan transparan, tentang arus kas dari sektor swasta ke pemerintah, dan berhasil menemukan sejumlah aliran pendapatan tambahan untuk pemerintah, daripada sistem pelaporan yang sebelumnya digunakan oleh BPNG (dan telah digunakan selama 40 tahun terakhir).

Ketika semua aliran pendapatan tambahan yang diidentifikasi oleh EITI diperhitungkan, persentase dividen dan pajak pemerintah dari nilai ekspor mineral naik menjadi hampir 6,5 persen untuk 2017, dari 1,6 persen yang ditunjukkan data BPNG.

Namun, EITI juga belum sempurna dan laporan negara PNG yang terbaru menggarisbawahi bidang-bidang yang perlu diperkuat di PNG. Menurutnya, fokus pada perusahaan, dan bukan pada tiap operasi, dapat menyebabkan kelimpungan saat penghitungan total pembayaran dari setiap tambang, ladang minyak, dan gas. (Asia Pacific Report)

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pengumuman Lagu
"Tanah Papua"

Sehubungan dengan akan dilakukannya pendaftaran lagu “Tanah Papua” yang diciptakan oleh Bapak Yance Rumbino pada Direktorat kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk itu disampaikan kepada seluruh pihak masyarakat yang mengklaim sebagai pencipta lagu “Tanah Papua”, diberi kesempatan untuk mengajukan klaim atau sanggahan lagu tersebut.

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa