HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pembagian dana Otsus harus direvisi

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi V DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, pihaknya ingin pembagian dana Otsus 80 persen ke kabupaten (kota) dan 20 persen untuk provinsi direvisi, karena provinsi butuh dana yang cukup mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi menambah beban pemerintah provinsi. Kini, Pemprov Papua yang akan menanggung pembayaran gaji dan tunjangan guru SMA/SMK.

Pembagian dana Otsus harus direvisi 1 i Papua

“Kami akan mendukung dan mendorong revisi pembagian dana Otsus 80 persen ke kabupaten (kota) dan 20 persen di provinsi,” kata Mandenas, Kamis (29/3/2018).

Tidak hanya itu, kelengkapan fasilitas SMA/SMK juga menjadi tanggung jawab provinsi. Jika memungkinkan, porsi 80 persen dana Otsus ke kabupaten (kota) dikurangi menjadi 60 persen.

Kata Yan, salah satu langkah yang harus segera diambil, yakni mengubah regulasi atau peraturan daerah khusus (perdasus) pembagian dana Otsus ke kabupaten (kota).

"Tidak ada kompromi. Ini terkait keberlangsungan orang Papua dalam pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Loading...
;

Komisi V DPR Papua akan membuat kajian yang hasilnya disampaikan kepada pimpinan dewan dan gubernur Papua, agar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) melihat hal ini.

Jika memang regulasinya tidak diubah lanjut Mandenas, 15 persen dana Otsus untuk kesehatan dan 30 persen untuk pendidikan harus dikeluarkan terlebih dahulu, setelah itu sisanya diberikan ke kabupaten (kota).

Hingga kini, ada guru SMA/SMK beberapa kabupaten di Papua belum menerima gaji Januari-Februari 2018. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan, ia baru tahu hal ini saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR Papua, pekan lalu.

Menurutnya, saat rapat bersama Asisten III Setda Papua, disebut gaji guru Januari-Maret 2018 sudah dibayarkan. Namun ternyata masih ada guru yang menyatakan belum menerimanya.

“Dasar membayar gaji guru SMA/SMK adalah SK mutasi dari kabupaten ke provinsi, disertai dengan SKPP. Mestinya, kabupaten (kota), Kepala BKD buat SK baru dari Kepala Keuangan kabupaten (kota) membuat SKPP, kemudian dikirim ke provinsi, BKD atas nama gubernur, BKN dan Taspen,” kata Elias Wonda pekan lalu. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top