Follow our news chanel

Pembangunan perumahan di Blorep, dinas terkait dinilai tidak konsisten

Direktur PT Simpati Tirta Irian Jaya, Lotong Fuliono Foo, sedang menunjukkan sertifikat tanahnya – Jubi/Frans L Kobun
Pembangunan perumahan di Blorep, dinas terkait dinilai tidak konsisten 1 i Papua
Direktur PT Simpati Tirta Irian Jaya, Lotong Fuliono Foo, sedang menunjukkan sertifikat tanahnya – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Direktur PT Simpati Tirta Irian Jaya, Lotong Fuliono Foo, mengungkapkan dinas terkait tidak konsisten dan melanggar hukum dalam menjalankan tugas mengikuti aturan pejabat lama, sehubungan dengan arahan ruang di lokasi Blorep untuk perumahan KPR.

“Awalnya saya meminta rekomendasi dari Bupati Merauke saat itu dijabat Soekarjo. Lalu dengan rekomendasi itu, dikeluarkan izin lokasi menerbitkan sertifikat berdasarkan permohonan yang saya ajukan seluas 48 hektar,” jelas Lotong kepada sejumlah wartawan, Senin (23/9/2019).

Itu, katanya, untuk pengurusan sertifikat HGB selama 20 tahun. Lalu rekomendasi diterbitkan tahun 1995. Luas KPR adalah 60 persen. Sedangkan lainnya diperuntukan penghijauan serta peresapan.

“Seingat saya, saat Kepala Bappeda Merauke dipimpin Nasori, dibentuk tim tinjau lapangan bersama pihak pertanahan yang ditangani Welem Pakidi,” katanya.

Lalu atas kesepakatan itu, ia hanya diperbolehkan memanfaatkan 41.2 hektar. Sedangkan sisa 7 hektar digunakan untuk resapan Kota Merauke.

“Saya tak meminta ganti rugi ke negara. Tujuannya agar untuk peresapan perumahan KPR serta kepentingan masyarakat,” katanya.

Loading...
;

Sebagai tindaklanjutnya, menurut dia, pertanahan mengeluarkan surat ukur nomor 2717/1996 dengan peruntukan tanah perumahan KPR. Lalu terbitlah sertifikat berlambang Burung Garuda dengan sertifikat HGB nomor B 192 bersama surat ukur tanggal 18 Maret 1996, surat keputusan Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya,” ujarnya.

“Kami juga membayar uang sebanyak Rp 55.714.000. Lalu diterbitkan sertifikat terakhir tanggal 19 Agustus 1996 dengan mencantumkan keadaan tanah untuk perumahan KPR. Jadi tanah saya sejak 1996, terdaftar arahan ruangnya sesuai sertifikat,” tegasnya.

“Mulai dari jalan arah barat 300 meter, arah selatan 237 meter, sudah diperuntukan pemerintah saat itu untuk perumahan rakyat. Nah, begitu saya mulai membangun, ternyata arahan ruang kami tidak sesuai yang ditetapkan Bappeda 1996 silam. Ketika ada perubahan, tanpa sepengetahuan pemilik dan itu adalah  pelanggaran hukum,” tegasnya.

Ditambahkan, jika tak ada penyelesaian, pembangunan perumahan MBR tak akan direalisasikan dan dibangun rumah komersial. Karena tak sesuai program 200 meter. Dengan pembangunan rumah komersial, tentu masyarakat menengah ke bawah merasa berat dengan harga rumah serta cicilan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Harmini, beberapa waktu lalu mengatakan pembahasan berkaitan dengan izin pembangunan perumahan, tidak hanya satu instansi.

“Ada beberapa instansi yang duduk dan melakukan pembahasan secara bersama-sama,” katanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top