Follow our news chanel

Previous
Next

Pembayaran hak ulayat belum lunas, marga Koyani gugat Pemprov Papua Barat

Marga Koyani selaku pemilik tanah hak ulayat menyegel lokasi pembangunan arena balap atau Sirkuit Moto Prix di Kampung Bowi Subur, Kabupaten Manokwari. - Dok. Pribadi
Pembayaran hak ulayat belum lunas, marga Koyani gugat Pemprov Papua Barat 1 i Papua
Marga Koyani selaku pemilik tanah hak ulayat menyegel lokasi pembangunan arena balap atau Sirkuit Moto Prix di Kampung Bowi Subur, Kabupaten Manokwari. – Dok. Pribadi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Keluarga besar Koyani selaku pemilik hak ulayat tanah lokasi pembangunan arena balap atau Sirkuit Moto Prix di Kampung Bowi Subur, Kabupaten Manokwari, menggugat Pemerintah Provinsi Papua Barat. Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Manokwari karena Pemerintah Provinsi Papua Barat belum menulasi biaya penggantian tanah ulayat seluas  8 hektar yang dijadikan arena balap itu.

Selaku pihak penggugat, Lukas Koyani menyatakan pihaknya dan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada 2017 menyepakati penggunaan 8 hektar tanah ulayat keluarga besar Koyani di Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Manokwari, untuk membangun arena balap Moto Prix. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan membayar uang pengganti tanah ulayat senilai Rp2.950.000.000.

Lukas Koyani menyatakan hingga kini Pemerintah Provinsi Papua Barat baru membayar uang pengganti senilai Rp 1.200.000.000. Keluarga Koyani akhirnya menyegel arena balap itu, dan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari. “Saat ini, lokasi sirkuit kami segel sampai ada pelunasan sisa  hak ulayat,” kata Lukas Koyani.

Lukas menyatakan pihaknya melarang segala aktivitas dalam area itu, termasuk rencana peresmian arena balap itu pada April 2020. “Kami tidak izinkan ada kegiatan sampai hak kami dilunasi,” tegasnya.

Penasehat hukum Gubernur Papua Barat, Demianus Waney saat dikonfirmasi Jubi membenarkan adanya gugatan itu. “Benar, pemerintah daerah sudah membayar Rp1.200.000.000, dan masih tersisa [kekurangan pembayaran senilai] Rp1.750.000.000. Inilah yang dituntut masyarakat, dan itu hak mereka,” kata Waney pada Jumat (6/3/2020).

Waney menjelaskan pelunasan uang pengganti senilai Rp1.750.000.000 itu terkendala kasus korupsi proyek pembangunan arena balap tersebut. Sejumlah dua orang yang terlibat korupsi itu, ZA dan ES, telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Loading...
;

“Sebenarnya, pemerintah sudah bayar  Rp2.950.000.000 ke oknum berinisial ZA. Tapi yang dikasih ke masyarakat hanya 1.200.000.000. Sementara Rp1.750.000.000 menjadi nilai kerugian negara dalam kasus korupsi itu. Kerugian negara senilai Rp1.750.000.000 sudah dikembalikan ke Kas Negara,” kata Waney.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak dapat serta merta membayarkan kekurangan uang pengganti senilai Rp1.750.000.000 itu. Pembayaran tidak bisa segera dilakukan  karena pergantian tahun anggaran dan pos anggaran sejak perjanjian itu disepakati pada 2017.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top