HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pembentukan KKR dan penyelesaian pelanggaran HAM diupayakan lewat Perpres

Anggota Bapemperda DPR Papua, John NR Gobai (kanan) saat bersalaman dengan Sekda Papua dalam paripurna LKPJ Gubernur Papua Tahun Anggaran 2018 - Jubi/Arjuna Pademme.
Pembentukan KKR dan penyelesaian pelanggaran HAM diupayakan lewat Perpres 1 i Papua
Anggota Bapemperda DPR Papua, John NR Gobai (kanan) saat bersalaman dengan Sekda Papua dalam paripurna LKPJ Gubernur Papua Tahun Anggaran 2018 – Jubi/Arjuna Pademme.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – DPR Papua dan Pemprov Papua akan mendorong Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR serta Raperdasus Penyelesaian Pelanggaran HAM diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Hal itu dikatakan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, John NR Gobai via teleponnya kepada Jubi, Kamis malam (19/9/2019).

Pembentukan KKR dan penyelesaian pelanggaran HAM diupayakan lewat Perpres 2 i Papua

“Akan diajukan ke Jakarta dan didorong lewat Perpres. Ini sesuai jawaban Pemprov Papua saat penutupan paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua tahun anggaran 2018, Rabu malam (18/9/2019),” kata Gobai.

Menurutnya, pembentukan KKR dan penyelesaian pelanggaran HAM mesti didorong lewat Perpres agar akar masalah di Papua, yakni distorsi sejarah dan pelanggaran HAM dapat diselesaikan.

“DPR Papua dan Pemprov Papua segera membentuk tim meminta pemerintah pusat membuat Perpres, atau saat Gubernur Papua bertemu presiden draftnya dapat diserahkan kepada Presiden RI,” ucapnya.

Dalam penutupan paripurna Laporan LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2018, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan Raperda non APBD, selain menyetujui LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2018, DPR Papua dan Pemprov juga menyetujui pengesahan empat dari delapan Raperdasi/Raperdasus usulan eksekutif dan legislatif.

Loading...
;

Raperdasus/Raperdasi yang disetujui, yakni Raperdasus tentang keanggotaan DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2024, Raperdasi Pemberian nama Stadion Utama Lukas Enembe pada kompleks olahraga Kampung Harapan Sentani di Kabupaten Jayapura, Raperdasi tentang pemberian nama Jembatan Hamadi-Holtekham Kota Jayapura dan Raperdasi perubahan Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura menjadi Bandara Dortheys Hiyo Eluay.

Sementara itu, Sekda Papua Hery Dosinaen yang saat menyampaikan jawaban Gubernur Papua terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dewan pada Selasa malam (17/9/2019), mengatakan Pemprov Papua mengusulkan penundaan pembahasan sejumlah Raperdasus/Raperdasi, di antaranya Raperdasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Papua, karena eksekutif sedang mensosialisasikannya ke kabupaten/kota untuk mendapat masukan.

Sementara itu, Raperdasus perlindungan keberpihakan dan pemberdayaan buruh arang asli Papua materi muatannya secara teknis perundang-undangan merupakan induk Perdasi nomor 4 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Pemprov Papua menyarankan Raperdasus itu diintegrasikan dengan Perdasi nomor 4 tahun 2013 agar tidak terjadi pengaturan ganda pada dua instrumen hukum yang berbeda, yakni Perdasi dan Perdasus.

Untuk Raperdasus KKR dan Raperdasus Penyelesaian Pelanggaan HAM di Papua menurutnya, berdasarkan BAB XII tentang Hak Asasi Manusia, pasal 45 ayat (2) dan pasal 46 ayat (3) UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua,
pengaturan tentang HAM dan KKR dibentuk oleh pemerintah pusat. Diatur dengan keputusan presiden.

“Karenanya, kami menyarankan agar pihak eksekutif dan legislatif melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat,” kata Hery Dosinaen. (*)

Editor: Edho Sinaga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa