Follow our news chanel

Previous
Next

Pembentukan parpol lokal di Papua harus dimaknai luas

papua, partai politik lokal
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini saat menyampaikan presentasinya dalam diskusi daring, Rabu (26/8/2020) - Jubi/Arjuna

Papua No.1 News Portal

Makassar, Jubi – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini mengatakan pembentukan partai politik (Parpol) lokal terutama di Papua, mesti dimaknai secara luas.

Menurutnya, itu jangan dimaknai sesuai peraturan perundang-undangan, atau dipersempit sebagaimana pembentukan Parpol dalam Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2008 jo UU nomor 2 tahun 2011.

Pernyataan itu dikatakan Titi Anggraini dalam diskusi daring Papua Strategic Policy Forum #7 “Menimbang Pembentukan Partai Politik Lokal di Papua.”

Diskusi yang digelar Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada (UGM) ini diselenggarakan pada Selasa (25/8/2020).

“[Undang-Undang parpol] Itu lex generalis, sementara [dasar hukum pembentukan] parpol lokal, lex specialis,” kata Titi.

Pembentukan parpol lokal di Papua merupakan amanat pasal 28 ayat (1) UU Otonomi Khusus (Otsus). Mestinya dasar hukum ini tak perlu lagi dipermasalahkan.

Menurut Titi, peraturan perundang-undangan merujuk pada UU nomor 12 tahun 2011, bahwa Peraturan Pemerintah (PP), peraturan daerah khusus (Perdasus) pun adalah peraturan perundang-undangan.

Loading...
;

“Kan pada level undang-undang [pembentukan parpol lokal di Papua] sudah ada dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2001. Sesuai perundang-undang diperlukan peraturan lebih teknis dan detail pada level PP atau perdasus. Bukan Undang-Undang Parpol,” ujarnya.

Dalam diskusi itu, Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai mengatakan amanat pasal 28 ayat (1) UU Otsus Papua mengenai Parpol lokal mesti dipertegas.

Menurutnya, frasa “penduduk dapat membentuk partai politik” menimbulkan multi tafsir. Ada yang berpendapat siapapun penduduk dapat membentuk Parpol. Bukan hanya orang asli Papua.

“Pasal 28 ayat (1) itu mesti ditegaskan lagi. Kalau Parpol lokal harus dibentuk oleh orang asli Papua untuk kepentingan mereka,” kata Gobai.

Selain itu katanya, mesti ada persentase mengenai parpol lokal di Papua kalau pasal itu akan dilaksanakan. Misalnya berapa persen keterwakilan orang asli Papua. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top