Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

LP3BH Manokwari gelar dialog interaktif dorong pembentukan perwakilan Komnas HAM di Papua Barat

papua-dialog-interaktif-lp3bh-manokwari
Dialog interaktif bertema ‘Mendorong Pembentukan Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua Barat’ yang diselenggarakan LP3BH Manokwari di studio Radio Kamunda FM, Manokwari, Sabtu (12/9/2020) – Jubi/LP3BH Manokwari

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menyelenggarakan dialog interaktif dengan tema ‘Mendorong Pembentukan Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua Barat’ pada Sabtu (12/9/2020) di studio Radio Kamunda FM, Manokwari.

Sebagaimana tertuang dalam rilis pers yang diterima Jubi di Jayapura, Minggu (13/9/2020), hadir sebagai narasumber pada dialog interaktif tersebut Biro Administrasi Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, diwakili Vitalis Yumthe, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, melalui saluran telepon, dan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy.

Juga turut memberi keterangan melalui telepon seluler, salah seorang korban dari peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat Wasior 2001 yang namanya dianonim (dirahasiakan).

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, dalam paparannya menjelaskan bahwa kehadiran Perwakilan Komnas HAM di Manokwari merupakan hal yang urgen dan sangat mendesak.

“Hal ini menurut saya disebabkan dua alasan. Pertama, pertimbangan letak geografis antara Kota Jayapura dengan Manokwari. Kedua, dari sisi penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua Barat membutuhkan hadirnya Kantor Perwakilan tersebut,” jelas Ramandey, melalui sambungan telepon seluler.

Lebih jauh Ramandey mengatakan untuk kepentingan menghadirkan Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua Barat, Gubernur Papua Barat harus menyurati Ketua Komnas HAM RI di Jakarta dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Ini disebabkan karena setelah Komnas HAM menerima surat Gubernur Papua Barat, maka akan diparipurnakan. Kemudian akan diusulkan kepada MenPAN-RB untuk kepentingan penataan struktur organisasi dan kebutuhan pembiayaannya.

Loading...
;

Sementara itu, Vitalis Yumthe mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan pandangan bahwa di dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat, pasal 8 ayat (1) huruf e, diatur tentang alokasi dana Otsus untuk pembiayaan kelembagaan yang amanatkan di dalam UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua.

papua-pelanggaran-ham-papua-barat
Dialog interaktif bertema ‘Mendorong Pembentukan Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua Barat’ yang diselenggarakan LP3BH Manokwari di studio Radio Kamunda FM, Manokwari, Sabtu (12/9/2020) – Jubi/LP3BH Manokwari

Kebutuhan hadirnya Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat juga telah menjadi harapan dari para korban peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat di Wasior.

Salah satu korban yang dihubungi melalui sambungan telepon menyampaikan harapan para korban peristiwa Wasior berdarah tahun 2001 akan pentingnya penegakan hukum dan pemulihan trauma (trauma healing).

Tema dialog interaktif ‘Mendorong Pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat’ sudah menjadi bagian dari program kerja LP3BH Manokwari, yaitu dalam melakukan advokasi HAM melalui kegiatan pendidikan hukum, HAM, dan membangun perdamaian di Tanah Papua.

“Program kerja ini berangkat dari amanat luhur dalam konsideran menimbang huruf e dari UU Otsus Papua yang memuat adanya pengakuan negara bahwa penyelenggaraan pembangunan di Indonesia belum memenuhi perlindungan dan penghormatan HAM rakyat Papua,” kata Direktur Eksekutif LP3BH, Yan Christian Warinussy, dalam sessi dialog interaktif tersebut.

“Itulah sebabnya cara untuk negara memperbaiki penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Tanah Papua adalah melalui pendirian Perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sebagai diatur di dalam pasal 45 UU Otsus Papua,” urai advokat yang pernah meraih Penghargaan Internasional John Humphrey Freedom Award tahun 2005 di Canada tersebut.

Dalam rangka membentuk Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat, LP3BH sudah melakukan studi banding ke Aceh. LP3BH juga ikut menulis naskah akademik Perdasus tentang pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc dan KKR.

“Kedua raperdasi tersebut sudah kami serahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Hukum,” katanyaa di Kamundan FM Manokwari. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top