Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pembentukan Satgas Radikalisme mesti melibatkan semua pihak

Sekjen Organisasi Masyarakat Barisan Merah Putih Papua, Yonas Nusy - Jubi/Arjuna
Pembentukan Satgas Radikalisme mesti melibatkan semua pihak 1 i Papua
Sekjen Organisasi Masyarakat Barisan Merah Putih Papua, Yonas Nusy – Jubi/Arjuna

Radikalisme ini muncul dilatar belakangi berbagai hal.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Masyarakat Barisan Merah Putih (BMP) Papua, Yonas Nusy, mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah kementerian lainnya yang membentuk satuan tugas (Satgas) Radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun ia mengusulkan mestinya pembentukan Satgas Radikalisme melibatkan semua pihak, termasuk ormas dan masyarakat.

“Keinginan atau strategi mengatasi radikalisme di Indonesia ini perlu dilihat dari berbagai sisi, karena radikalisme ini muncul dilatar belakangi berbagai hal. Di antaranya ketidakpuasan pelayanan publik, ketimpangan ekonomi dan pelayanan hukum,” kata Nusy kepada Jubi, Senin (4/11/2019).

Baca juga : DPRD Nabire diminta susun regulasi anti radikalisme Universitas Mataram bantah terpapar radikalisme

MUI minta umat Islam Papua waspadai radikalisme

Menurut dia, mengantisipasi munculnya paham radikalisme, tidak hanya lewat pembentukan Satgas. Tetapi upaya deteksi dini terhadap semua aktivitas masyarakat.

Loading...
;

“Pikiran pak menteri baik, tapi kalau hanya ditingkan ASN tak akan menyelesaikan masalah. Mestinya dijabarkan secara luas hingga ke tingkat bawah melibatkan masyarakat dan pihak lain,” ujar Nusy menambahkan.

Nusy tidak ingin Satgas yang dibentuk tersebut justru akan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, jika anggotanya tak dapat membedakan mana yang masuk kategori paham radikalisme dan bukan.

Jangan sampai hal tersebut memunculkan masalah baru di masyarakat, termasuk Papua, karena tidak semua masyarakat atau kelompok masyarakat yang dianggap berlawanan dengan negara dapat dikategorikan radikal.

“Kalau misalny ada ormas dan masyarakat yang dianggap berlawanan negara mesti dipanggil dan dibicarakan bersama, apa keinginan mereka dan mencari solusinya,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan kondisi ASN yang terpapar paham radikal saat ini sudah menyimpang dari apa yang diamanatkan Undang-Undang, sehingga Pemerintah perlu segera melakukan tindakan untuk meredam pelanggaran yang ditimbulkan ASN terpapar paham radikal.

“Utamanya perilaku (ASN terpapar paham radikal) di media sosial. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan,” kata Bima Haria Wibisana.

Bima mendorong Satgas Penanganan Tindakan Radikalisme ASN bisa segera bekerja agar profesi ASN kembali sesuai yang diamanatkan Undang-Undang. Ia berharap hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Satgas disusun dengan optimal, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Mekanisme penanganan pelanggaran dan kriteria pelanggaran perlu disusun dengan baik. Satgas diharapkan dapat bekerja lebih cepat dan efektif dibandingkan mekanisme penanganan disiplin ASN yang berlaku saat ini,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top