Follow our news chanel

Previous
Next

Pembentukkan kodim dikhawatirkan picu konflik warga di Lanny Jaya

Ilustrasi pasukan militer - Pexels.com.
Pembentukkan kodim dikhawatirkan picu konflik warga di Lanny Jaya 1 i Papua
Ilustrasi pasukan militer – Pexels.com.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Anggota DPRD Lanny Jaya Girmin Wenda mengkhawatirkan pembentukkan komando distrik militer (kodim) memicu konflik di Kabupaten Lanny Jaya. Itu lantaran pembangunan markas mereka ditengarai tanpa melalui persetujuan dari seluruh pemilik ulayat lahan di Kampung Popome, Distrik Mokoni.

“Ini (pembangunan markas kodim) akan  memicu konflik horizontal (di masyarakat) karena ada yang pro dan kontra. Penyerahan lahan dilakukan sepihak atau tanpa melalui persetujuan dari seluruh ahli waris (pemilik hak ulayat),” kata Wenda dalam keterangan tertulis yang diterima Jubi, Jumat (20/3/2020).

Wenda meminta pemerintah setempat merundingkan kembali penyelesaian persoalan tersebut dengan melibatkan para pemilik ulayat lahan beserta tokoh agama dan masyarakat setempat. Rencana pembangunan markas kodim juga harus dikomunkasikan dengan DPRD Lanny Jaya.

“Substansi dari persoalan ini ialah tentang hak ulayat atau ahli waris tanah adat. Permasalahannya belum klir sampai saat ini,” tegas politikus Partai Bulan Bintang, tersebut.

Lantaran itu, Wenda mempertanyakan tindakan Bupati Lanny Jaya, yang menurutnya menyetujui bahkan memerintahkan pengukuran terhadap lahan yang direncanakan menjadi markas kodim. “Sebagai anggota DPRD, saya tidak memihak kepada yang pro maupun kontra. Saya lebih setuju mereka bermusyawarah saja.”

Namun, Wenda tetap mengkritik urgensi pembentukkan kodim di Lanny Jaya. Dia membandingkannya dengan beberapa kabupaten yang telah lama berdiri sebelum Lanny Jaya, tetapi tidak memiliki kodim.

Loading...
;

“Kalau pun kodim mau dibangun, kenapa tidak (bermarkas) di pusat kota. Warga di Popome juga bukan TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka). Jadi, jangan sampai keberadaan kodim menghambat aktivitas perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Warga Popome Pilius Kogoya menambahkan Bupati Lanny Jaya tidak berwenang melepaskan alas hak atas lahan yang bakal dibangun markas kodim tersebut. “Mereka yang berwenang penuh dalam pelepasan tanah adat ialah para pemilik ulayat. Pemerintah tidak boleh mengambil tindakan tanpa sepengetahuan pemilik hak ulayat tanah.” (*)

 

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top