Follow our news chanel

Pembukaan akses transportasi di Papua dinilai membingungkan

Suasana rapat evaluasi penanganan dan pencegahan Covid-19 Papua - Jubi/Alex.
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Anggota DPR Papua, Natan Pahabol menilai kesepakatan Pemprov Papua dan Forkopimda membuka akses pelayaran dan penerbangan penumpang dari Papua ke luar Papua dan sebaliknya, selama dua pekan ke depan atau 5 Juni 2020 hingga 19 Juni 2020 dinilai membingungkan.

Pernyataan itu dikatakan Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra DPR Papua tersebut melalui panggilan telepon, Kamis (4/6/2020).

Natan Pahabol mengatakan, di satu sisi Pemprov Papua masih membatasi aktivitas warga di 14 kabupaten/kota yang berada dalam zona merah penyebaran Covid-19.

Warga di wilayah zona merah hanya diizinkan beraktivitas sejak jam 06.00 WP (Waktu Papua) hingga 18.00 WP.

Namun di sisi lain, Pemprov Papua mengizinkan akses pelayaran juga penerbangan penumpang dari Papua ke luar Papua dan sebaliknya.

Meski hanya untuk rute tertentu, yakni Jakarta-Jayapura pulang pergi dengan satu kali penerbangan dalam sehari, namun kedua daerah tersebut masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19.

“Kesepakatan ini membingungkan. Ini bicara dua arah dan tidak konsisten. Jakarta dan Kota Jayapura juga Kabupaten Jayapura masih dalam zona merah. Jika akses pelayaran dan penerbangan dibuka, apalah artinya menerapkan pembatasan sosial di wilayah episentrum penyebaran Covid-19 di Papua,” kata Natan Pahabol.

Loading...
;

Menurutnya, kalau pun nantinya setiap calon penumpang yang akan berangkat dari daerah atau rute yang ditentukan ke Papua diwajibkan mengikuti ketentuan protokol kesehatan, misalnya menunjukkan hasil rapid test atau PCR bebas Covid-19, bukan jaminan tak akan ada penyebaran virus [corona) di atas kapal laut maupun pesawat udara.

“Saya pikir itu bukan tolok ukur untuk dijadikan jaminan setiap orang yang masuk ke Papua bebas dari virus corona. Virus ini dapat menyebar dan masuk ke tubuh setiap orang melalui berbagai cara,” ujarnya.

Selain itu kata Natan Pahabol, akses penumpang yang dibuka hanya rute Jakarta-Jayapura dan sebaliknya, tidak untuk antara wilayah di Papua.

Jika beralasan karena banyak warga dari luar Papua yang tidak bisa kembali ke kampung halamannya selama penutupan akses, dan banyak warga Papua di luar Papua yang tidak tidak dapat kembali ke Papua, hal itu juga dialami warga di Papua.

Kini, banyak warga kabupaten lain di Papua yang berada di daerah lainnya di Papua, tak bisa kembali ke kampung asalnya karena akses penerbangan dan pelayaran antardaerah di Papua ditutup.

Katanya, kalaupun saat pelayaran penumpang dibuka dan diprioritaskan mengembalikan warga kabupaten lain di Papua, semisal Kepulauan Yapen dan beberapa daerah pesisir yang kini tertahan di Kota Jayapura dan sekitarnya, bagaimana dengan warga dari wilayah lain di Papua yang kini berada di daerah lain di Papua, dan ingin kembali ke daerah asalnya, namun hanya dapat dijangkau dengan pesawat udara.

“Misalnya warga dari kabupaten di pegunungan tengah Papua yang ada di Jayapura dan ingin kembali ke kampungnya. Ini juga mesti dicarikan solusi karena akses dari Jayapura ke wilayah pegunungan ini hanya dapat dijangkau dengan pesawat,”  ucapnya.

Pahabol menambahkan, jika kebijakan tersebut merupakan keharusan yang mesti dilaksanakan, maka sebelum pelayaran penumpang diizinkan beroperasi pada 8 Juni 2020 dan penerbangan penumpang pada 10 Juni 2020, pihak terkait harus memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat terhadap warga yang masuk ke Papua.

Misalnya warga yang datang harus dikarantinakan selama 14 hari di Papua, dengan pengawasan dari petugas terkait.

Usai rapat bersama Fokopimda pada Rabu malam (3/6/2020), Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan aktivitas transportasi laut dan udara keluar masuk Papua kembali diizinkan selama 14 hari ke depan.

“Bagi warga yang ingin melakukan perjalan keluar Papua silahkan, asalkan tetap mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah, salah satunya melakukan swab (tes covid),” kata Tinal.

Namun transportasi udara tetap akan dibatasi selama penerapan kebijakan yang disebut relaksasi kontekstual Papua itu.

Hanya satu pesawat atau satu kali penerbangan perhari dari luar Papua ke Papua atau sebaliknya. Pembatasan transportasi udara masih berlaku untuk penerbangan antar wilayah di Provinsi Papua.

Selain membuka jalur transportasi laut dan udara, pembatasan waktu aktivitas masyarakat di 14 daerah zona merah yang sebelumnya dari pukul 06.00 hingga 14.00 WP (Waktu Papua) kembali seperti semula, yakni 06.00 hingga 18.00 WP. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top