Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pembungkaman membuat orang Papua selalu punya cara berekspresi

Papua
Ilustrasi demonstrasi di Papua - Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Advokat Hak Asasi Manusia atau HAM Papua, Latifah Anum Siregar menyatakan pembungkaman ruang berpendapat di Bumi Cenderawasih justru membuat orang Papua selalu punya cara berekspresi.

Pernyataan itu dikatakan Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP itu dalam diskusi daring “Makar, Pemenjaraan, Aktor Anti-Rasisme Papua, dan Kebebasan Berpendapat”.

Diskusi ini digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (BEM STH) Indonesia Jentera, Jakarta pada Senin sore (27/7/2020).

“Meski orang Papua dibatasi dalam kebebasan berekspresi, tapi itu tidak menghalangi mereka berekspresi. Secara budaya, orang Papua kaya ekspresi. Mereka punya berbagai cara,” kata Anum.

Menurutnya, tahun lalu saat aparat keamanan melarang adanya Bintang Kejora berkibar pada 1 Desember 2019, ada umat salah satu gereja di Jayapura mengikuti ibadah mengenakan pakaian adat. Wajah mereka dihiasi gambar Bintang Kejora.

Katanya, kebebasan berekspresi tidak boleh dibatasi, karena orang akan selalu mencari cara, bahkan meski mereka ditangkap.

“Percuma kalau kekebasan berekspresi dilarang itu hanya mengatasi dinamika saat itu. Tapi akar masalahnya tak diatasi,” ujarnya.

Loading...
;

Anum mengatakan, jika akar masalah tak diatasi, maka dinamika akan terus muncul. Entah dengan pola yang sama, atau dengan pola yang baru. Fenomena ini terus dialami orang Papua.

Selain itu, cara aparat keamanan mengatasi setiap dinamika di Papua selalu kontra produktif. Akan tetapi akhirnya justru menarik perhatian publik.

“Semakin dilarang, semakin akan ada terus dinamika ini,” ucapnya.

Dalam diskusi yang sama, Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan, pembatasan kebebasan berekspresi di Papua merupakan bagian dari diskriminasi.

Katanya, diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pembedaan manusia atas dasar ragam, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik dan lainnya.

“Salah satu dari itu saja sudah masuk kategori diskriminsi. Jadi kalau ada pembedaan antara warga lain, dengan warga di Papua itu sudah diskriminasi. Misalnya dalam demonstrasi,” kata Isnur.

Menurutnya, di daerah lain semisal Jakarta warga bebas berekspresi. Bahkan melakukan aksi di depan Istana Negara atau gedung DPR, menggunakan pengeras suara dan berorasi dengan kata apapun.

“Di Papua, orang baru mau merencanakan sudah dihadang. Itu berarti ada diskriminasi,” ucapnya.

Ia menilai diskriminasi di Papua sudah mengakar dan sejarahnya panjang. Di wilayah lain jurnalis asing bisa meliput, tapi di Papua tidak. (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top