Follow our news chanel

Pemekaran, kesempatan atau kesempitan

Ilustrasi peta pulau Papua – Jubi/google map
Pemekaran, kesempatan atau kesempitan 1 i Papua
Ilustrasi peta pulau Papua – Jubi/google map

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Geradus Wen

Pertanyaan ala jurnalisme (5W+1H) tentang pemekaran sering menghadirkan rupa-rupa jawaban. Ada yang jelas, tegas, dan ada pula jawaban ambigu, kabur. Ini selalu ada setiap kali ada wacana tentang pemekaran. Ya, disadari betul bahwa perspektifnya pun pasti ada yang sama, ada pula yang berbeda.

Diskusi voxian beberapa waktu lalu tentang pemekaran hematku adalah sah untuk mempertanyakan, meragukan dan sah pula untuk menjawab tegas dan jelas. Saya pribadi sangat setuju dengan pemekaran, baik provinsi maupun kabupaten di Tanah Papua.

Luas provinsi dan kabupaten-kabupaten di wilayah NKRI tidak ada bandingannya dengan luas provinsi dan kabupaten-kabupaten di Papua. Bandingkan saja dengan Pulau Jawa yang hanya seluas 138.793,6 km2 yang terdapat beberapa provinsi dan kabupaten atau kota di dalamnya. Pulau Bali dengan luas sekitar 5.633km2, hanya satu provinsi, tapi terdapat beberapa kabupaten di dalamnya. Luas Pulau Papua 786.000km2 atau tiga kali luas Pulau Jawa, hanya memiliki dua provinsi dan beberapa banyak kabupaten. Sangat jelas tidak sebanding dengan Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Saya harus berbicara pada sisi ini ketika melihat Papua dari sisi zonasi pembagian wilayah urusan birokrasi dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah sekian tahun di Papua, saya selalu bertanya tentang jumlah provinsi dan kabupaten-kabupatennya. Saya sudah mengunjungi beberapa daerah. Ibu kota provinsi-provinsi sangat cepat berkembang, dan berefek pula pada semua ibu kota kabupaten, yang mengalami kemajuan pula. Dapat disimpulkan dari data sederhana tadi, bahwa dengan semakin banyaknya ibu kota provinsi dan kabupaten, kemajuan semakin bergerak dinamis.

Pada poin ini, saya menguraikan bahwa ini sebagai momentum—kesempatan. Dalam kabupaten dan provinsi pun arah gerak pembangunan akan semakin dinamis, untuk mengurus ipolesosbudhankam-nya (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan). Hemat saya perlu digunakan sebaik-baiknya. Sumber daya masnusia (SDM) perlu dipacu, digiatkan, dan diarahkan untuk semakin andal dan andil pada semua urusan.

Loading...
;

Semua harus peduli dan proaktif dalam semua usaha memajukan SDM di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, selalu, (akan) tiba waktunya (semua sumber daya yang ada) dapat berperan aktif membangun, bukan cuma aktif menonton, apalagi aktif mengkritik tapi pasif berbuat. Melakukan sesuatu untuk kemajuan.

Konsekuensinya kemudian adalah selalu ada ruang dan waktu untuk membuka kehadiran sesama warga negara Indonesia lainnya untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Ada sisi negatif dan positif. Dua dampak itu pasti. Namun, pelan-pelan diusahakan dan diseriusi agar semua (hal) yang negatif itu dihilangkan. Tentu ini dapat disiasati melalui perda (peraturan daerah), perbup (peraturan bupati), dan peraturan gubernur (pergub) untuk meminimalisasi hal-hal negatif itu.

Ini sangat penting dibuat dengan penuh optimistis, bahwa semua kaum elite di daerah harus selalu bersatu padu membangun dan memajukan daerahnya masing-masing. Pada sesi ini saya tetap yakin bahwa pemekaran adalah kesempatan emas untuk semakin berkembang–maju.

Pemekaran menjadi kesempitan ketika semua proses di atas tidak dilaksanakan. Lebih suka hidup dengan alam yang luas dan tidak diurus, suka berbelanja di pengusaha kapal yang muncul sebulan sekali, sering dalam kegelapan malam karena harga bensin dan solar terlalu mahal, sering naik (menumpangi) kapal perintis dan kapal kayu karena susahnya akses kapal besar, dan hampir pesawat susah masuk karena ukuran bandara terbatas. Atau harga tiket pesawat yang sangat mahal. Urusan ujian dan urusan pendidikan dan pengajaran lainnya susah dikontrol karena kebutuhan logistik yang sangat tinggi.

Akan menjadi sempit dan berarti mundur pula urusan infrastruktur. Keuntungan dan sungguh memanfaatkan situasi ini jelas, hanya dimonopoli oleh pengusaha atau oknum tertentu.

Bagi saya, wacana pemekaran adalah usaha dan keberanian luar biasa dari birokrat kekinian, karena saya sangat yakin bahwa mereka sudah menganalisis efek terburuk jika Papua masih satu provinsi. Atau pun satu provinsi dengan jumlah kabupaten seperti sekarang ini.

Sejauh yang diamati sekarang bahwa seluruh wilayah pemekaran di Papua sudah ada tanda-tanda sirkulasi barang dan jasa dan aktivitas perekonomian. Pembangunan pun mulai nampak.

Hemat saya, hal-hal seperti ini perlu digenjot terus sambil menjaga dan menghidupkan efek-efek negatif pembangunan, menggairahkan betul hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal daerahnya, pendidikan, dan kesehatan dimaksimalkan, gerakan proteksi penduduk dimaksimalkan.

Ini pasti berjalan ketika semua tokoh duduk bersama menyepakati arah besar pembangunan di daerahnya masing-masing. Legislatif (DPRD) sudah pasti tinggal menyetujui atau menyesaikan regulasi dan lain-lainnya.

Akhirnya saya sangat optimistis bahwa pemekaran selalu merupakan kesempatan untuk berbenah, mengejar ketertinggalan, dan bersikap progresif menggapai kemajuan zaman di semua wilayah NKRI. Goodwill (kehendak baik) kaum birokrat kekinian tentang roh pemekaran seperti ini sudah pasti berdasar pada kajian mendalam, dalam konteks usaha menjawab 5W+1H tentang pemekaran provinsi dan kabupaten di Papua. (*)

Penulis adalah PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua

Editor: Timo Marten

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top