Follow our news chanel

Pemekaran Papua antara syarat administrasi dan keputusan politik

Papua
Ilustrasi pemekaran - dok. Jubi.

“Saya melihat sebenarnya pemekaran di Papua mau pun Papua Barat keputusan politik pemerintah pusat untuk mendekatkan rentang kendali pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat,”

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Persyaratan secara admintrasi tentang pemekaran  provinsi Papua memang belum memenuhi syarat, termasuk dari pendapatan asli daerah (PAD), kependudukan dan sebagainya. Tercatat hanya luas wilayah yang memenuhi dan menjadi alasan politik pemekaran di Provinsi Papua.

“Saya melihat sebenarnya pemekaran di Papua mau pun Papua Barat keputusan politik pemerintah pusat untuk mendekatkan rentang kendali pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Ketua Tim Pengkajian Pemekaran Provinsi Papua akademisi dari Universitas Cenderawasih Prof Dr Melkias Hetharia, M Hum kepada wartawan Senin (16/12/2019).

Baca juga : Benarkah OAP minta pemekaran Papua Selatan ?

Butuh 14 tahun pemekaran Kabupaten dan Kota Jayapura

Soal pemekaran Mendagri sebut komitmen serap aspirasi mama-mama Papua

Loading...
;

Ia menyebutkan bukan di Papua saja, namun hampir 85 persen pemekaran di Indonesia sebenarnya tidak memenuhi syarat.

Hetharia sebelumnya diundang  Gubernur Papua Lukas Enembe pada petengahan  Oktober 2019 untuk membahas sejumlah kebijkan di Papua. Di antaranya membahas tentang revisi UU Otsus Papua 2001, evaluasi perkembangan UU Otsus Papua, persiapan pembentukan Komisi Kebenaran  Rekonsiliasi (KKR) dan pemekaran otonomi daerah di Provinsi Papua.

Menurut dia, Gubernur Lukas Enembe sendiri ingin pemekaran harus sesuai dengan tujuh wilayah adat, sebab jika hanya tiga wilayah tidak akan menjawab kesulitan geografi yang selama ini terjadi  di Provinsi Papua.

“Kami akan mengkaji tentang kemungkinan pemekaran otonomi baru atau sebaliknya penggabungan daerah daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) sangat minim dan tidak memenuhi syarat,”kata Hetharia menambahkan.

Ia menyebutkan sejumlah daerah yang dianggap tidak memenuhi syarat pemekaran seperti Kabupaten Nduga, Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya dan sekitarnya, sebaiknya dikembalikan ke Kabupaten Jayawijaya.

Meski diakui hal itu sudah pasti tidak disetujui oleh sejumlah pihak, namun kenyataan di lapangan penggabungan wilayah kabupaten menjadi Provinsi sangat menyulitkan memperoleh PAD, pelayanan pendidikan dan kesehatan.

“Hampir sebagian besar PAD di Papua maupun Papua Barat di bawah 50 persen dari APBD sehingga ketergantungan daerah kepada Dana Alokasi Khusus (DAK)  dan Dana Alokasi Umum (DAU) sangat tinggi,”kata Hetharia menjelaskan.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Timotius Murib, menyatakan  pengamatan di lapangan selama ini para bupati di kabupaten pemekaran belum mampu menggali potensi sumber daya alam untuk pendapatan asli daerah.

“Isu pemekaran sebenarnya untuk menutupi  isu rasisme dan pemekaran  pertama kali muncul dari istana negara melalui kelompok tokoh tim 61. MRP sendiri saat bertemu Wakil Presiden (wapres) beliau menegaskan untuk bicara pemekaran di Papua harus berurusan dengan MRP,”kata Murib.

Hal itu menjadi alasan MRP tidak serta merta langsung menolak pemekaran atau menerima tetapi harus melalui mekanisme yang benar.

“MRP akan melakukan peninjauan ke lapangan dan sampai hari ini belum ada aspirasi pemekaran yang masuk,”kata Murib menjelaskan.

Sebagai ketua MRP ia menilai selama ini kabupaten-kabupaten punya sumber daya alam belum dikelola dengan baik dan maksimal. Begitu pula sumber daya manusianya yang dinilai hanya mengejar mimpi pemekaran provinsi tanpa memanfaatkan dana Otsus untuk meningkatkan ekonomi orang asli Papua.

Murib juga menyorot soal kependudukan orang asli Papua dengan memakai salah satu indikator angka partisipasi di sekolah dasar. “Kami berkunjung ke sekolah dasar pada tahun pertama tercatat 15 anak sekolah OAP, tahun berikut berkurang 12 dan tahun selanjutnya menjadi 11. Ini menggambarkan partisipasi sekolah dasar terus menurun,”kata Murib yang menyebut sejumlah faktor lain yang mempengaruhi angka partispasi sekolah dari miras hingga ketidakberdayaan ekonomi dan kesehatan.

Berbeda dengan MRP Papua, Ketua sementara DPR Papua John Banua Rouw, menyebut sudah ada tiga kelompok wilayah adat yang menyampaikan aspirasi mendukung pemekaran. Aspirasi itu dilakukan  oleh Tabi, Saireri dan Papua Selatan atau Animha

“Kami menerima mereka tetapi belum bisa terima aspirasi ini karena masih pimpinan sementara dan belum punya alat perlengkapan dewan,” kata Banua.

DPR Papua menyarankan agar aspirasi menunggu alat kelengkapan dewan. Menurut dia, aspirasi pemekaran di Papua belum bisa dibahas DPR karena masih belum ada pimpinan definitive dan kelengkapan dewan.

“Namun DPR Papua tetap menerima aspirasi yang disampaikan kelompok masyarakat,”kata Banua menjelaskan.

Ia mengaku DPR Papua sebagai rumah aspirasi rakyat tidak menolak atau menentang usulan pemekaran. Meski ia mengaku berbicara wilayah adat merupakan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP). Sedangkan soal potensi PAD di Papua, Jhon Banua mengatakan harus dibicarakan dengan pemerintah pusat.

“Misalnya dulu Gubernur Papua pernah meminta agar pabrik smelter Freeport dibuka di Papua pasti akan meningkatkan PAD di Papua. Sebelum smelter kita bisa membangun listrik agar ada priotas antara listrik dan infrasturktur jalan,”katanya.

Ia mencontohkan bicara soal PPh 21 pajak penghasilan dari PT Freeport yang berkantor pusat di Jakarta memberikan keuntungan PAD kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu dinilai ambigu karena orang bekerja di Papua tetapi bayar pajak di Jakarta. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top