Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pemekaran Provinsi, upaya NKRI kuasai tanah dan orang asli Papua

Pemekaran Provinsi, upaya NKRI kuasai tanah dan orang asli Papua 1 i Papua
Saat John NR. Gobai memandu rapat dengar pendapat forum peduli hak politik OAP – Jubi/Abeth You

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Rencana pemekaran di Provinsi Papua yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri,Tito Karnavian dianggap sebagai upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membunuh orang asli Papua (OAP).

Alex Napo, koordinator forum peduli hak politik OAP mengatakan pemekaran Provinsi di Papua versi Indonesia, mungkin dimaksudkan upaya negara meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pemekaran Provinsi, upaya NKRI kuasai tanah dan orang asli Papua 2 i Papua

“Tapi versi kami orang asli Papua adalah merusak dan mencerai-beraikan persatuan sisa dari yang tersisa orang asli Papua. Pemekaran itu adalah upaya negara membunuh orang asli Papua. Juga upaya penduduk non Papua menguasai Papua,” ujar Alex Napo ketika menggelar rapat dengar pendapat akar rumput tentang pemekaran, Senin, (4/11/2019).

Selain itu, kata Napo, kepentingan investasi sumber daya alam (SDA) seperti tambang emas dan sejenisnya di Meepago, mempercepat proyek kelapa sawit di Papua Selatan.

“Pemekaran itu cara Jokowi dan Tito Karnavian membayar kekerasan kepada OAP mulai dari kasus Nduga sampai rasisme di Surabaya dan pasca kasus rasisme di Papua,” Alex.

Ia bahkan mempertanyakan mengapa baru sekarang aspirasi pemekaran mau dijawab Jakarta saat ada moratorium? “Dan saat OAP ditembak serta bicara tentang referendum, perundingan, dan Otsus plus?,” katanya.

Loading...
;

“Maka kami simpulkan bahwa, Papua belum bisa pemekaran. Namun yang perlu adalah pelayanan pemerintahan yang maksimal dan berkualitas di berbagai bidang,” ujar dia.

Legislator Papua, Nioluen Kotouki, menilai permintaan pemekaran dari para bupati hanya pengalihan pertanggungjawaban penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus), yang dipolitisir dalam agenda pemekaran Provinsi Papua Tabi, Papua Selatan, dan, Papua Selatan.

“Saya usulkan kepada Gubernur Papua dan bupati untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Otsus secara total, mulai tahun 2001 sampai sekarang,” katanya,

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Demas Tokoro menegaskan, rakyat Papua tidak membutuhkan pemekaran provinsi, tetapi kemajuan dan kesejahteraan hidup, sebagaimana daerah lain di Indonesia. Pemekaran bahkan justru dianggap mencederai amanat Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Apakah pemekaran (provinsi) membuat OAP (Orang Asli Papua) sejahtera, atau sebaliknya? Lihatlah, saat ini Non-OAP lebih berkuasa dan sejahtera daripada OAP,” katanya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top