Follow our news chanel

Previous
Next

Pemerintah daerah di Papua diminta memperkuat pengawasan Dana Desa

Papua
Ilustrasi, penyaluran Dana Desa di Papua - dok.Jubi
Pemerintah daerah di Papua diminta memperkuat pengawasan Dana Desa 1 i Papua
Foto ilustrasi, penyaluran Dana Desa di Papua. – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Papua diminta untuk memperkuat Aparat Pengawas Intenernal Pemerintah atau APIP. Pengawas internal pemerintah daerah harus diperkuat agar pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa di setiap kampung berjalan maksimal.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Eko Subowo mengatakan setiap tahun Dana Desa yang digelontorkan pemerintah pusat terus meningkat. Peningkatan nilai kucuran Dana Desa itu harus diimbangi pengawasan penggunaan Dana Desa oleh masyarakat, media, APIP dan instansi terkait lainnya.

“Ingat penggunaan dana desa banyak yang mengawasi. Jadi harus digunakan sesuai dengan arahan, hasil musyawarah kampung, dan aspirasi masyarakat kampung,” kata Eko di Jayapura, Selasa (25/2/2020).

Menurutnya, secara nasional ada 473 kasus hukum yang terkait dengan penyalahgunaan Dana Desa. Dari jumlah itu, terdapat 153 kasus yang masih ditangani polisi, 127 kasus yang telah ditangani Kejaksaan, dan 192 kasus yang sudah memasuki proses persidangan.

“Mudah-mudahan jumlah kasus itu tidak meningkat. Yang penting, tidak ada niat untuk menyalahgunakan Dana Desa,” ujarnya.

Disamping harus memperkuat APIP, Eko menyatakan pemerintah daerah di Papua juga harus memberdayakan kepala distrik untuk turut mengawasi penggunaan Dana Desa 2020. Pemerintah distrik yang secara geografis lebih dekat dengan kampung dinilai memiliki rentan kendali yang lebih mudah untuk berkomunikasi dengan aparat kampung.

Loading...
;

“Untuk 2020, Dana Desa akan langsung di transfer ke rekening kampung. Pengawasan harus benar-benar dilakukan,” kata Eko.

Ia menambahkan, APIP sangat berperan dalam memverifikasi data jumlah desa atau dasar pembentukan desa, memastikan perhitungan rincian Dana Desa di setiap kampung, dan memastikan penyaluran dana desa tepat syarat dan tepat waktu. APIP juga dapat memastikan agar penggunaan Dana Desa sesuai prioritas, serta memantau dan mengevaluasi keluaran pengelolaan Dana Desa.

Selain itu, APIP juga bisa menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat. APIP juga dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangani pengaduan masyarakat yang terindikasi sebagai kasus korupsi.

Setiap kepala distrik di Papua juga bisa berperan memastikan ketepatan waktu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mengevaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDes dan belanja desa, khususnya terkait persetujuan bupati/wali kota dalam hal penggunaan dana desa yang tidak termasuk prioritas dana desa. Kepala distrik juga bisa mendampingi pemerintah kampung dalam merencanakan penggunaan Dana Desa.

Ditempat yang sama, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua Muhammad Musa’ad, mengatakan pihaknya akan terus memantau penyaluran Dana Desa pemerintah pusat kepada kampung yang tersebar di 29 kabupaten/kota di Papua. “Kami tetap melakukan pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa agar tidak salah digunakan,” kata Musa’ad. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top