HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pemerintah dan perusahaan abaikan UU, eks buruh PTFI sengsara

Diskusi jelang peringatan Mayday 2019 yang diselenggarakan oleh LBH Papua dan Kontras Papua – Jubi/Angela

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Abepura, Jubi – Sudah dua tahun, sedikitnya 8300 karyawan mogok kerja (moker) dari berbagai sub kontraktor di area produksi PT Freeport Indonesia (PTFI) diberhentikan. Perjuangan panjang agar dapat dipekerjakan kembali di perusahaan emas terbesar di dunia itu masih menemukan jalan buntu. Padahal korban sudah berjatuhan. Sebanyak 40 pekerja dari 8300 karyawan yang di PHK itu meninggal dunia akibat berbagai persoalan. Mulai dari bunuh diri hingga meninggal karena sakit, pasca kehilangan pekerjaan yang selama belasan tahun digelutinya.

Hal itu disampaikan Sekretaris karyawan Moker, Feri Bisera dalam diskusi jelang peringatan Mayday yang diselenggarakan oleh LBH Papua dan Kontras Papua di Abepura, 30 April 2019. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda penyelesaian dari perusahaan.

Padahal surat bernomor No.560/1271 tentang hasil pemeriksaan Tim Pengawas Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Papua, yang menyatakan mogok kerja selama 18 bulan yang dilakukan 8.300 buruh perusahaan tersebut adalah sah secara hukum. Hal itu mengacu pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Sehingga pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan yang diatur dalam pasal 151 ayat tiga batal demi hukum dalam fourlogh yang diberlakukan oleh PT. Freeport Indonesia, yang aturan itu tidak dikenal dalam UU No. 13 Tahun 2003.

“Kami berterima kasih kepada Kadisnaker provinsi Papua yang sudah mengeluarkan dua surat tersebut. Tapi pemerintah pusat tidak menanggapi surat tersebut hingga saat ini,” katanya.

Bisera mengatakan, meskipun UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan eksis, pelaksanaannya tidak sejalan dengan yang diharapkan. “Seharusnya perusahaan sebesar PTFI, harus dan wajib melaksanakan UU tersebut. Misalnya hari libur seharusnya libur, tapi tidak dilaksanakan. Itu alasan mengapa sampai kami mogok. Karena manajemen PTFI tidak melaksanakan UU. Pemerintah harus melihat itu,” katanya.

Loading...
;
Baca juga  Rakyat jangan terprovokasi isu wilayah operasi Freeport

“Ini pelajaran buat karyawan atau buruh.  Bagaimana kasus kami moker.  Kami sudah jalankan dengan suka duka. Puji Tuhan kami masih ada. Kami minta perhatian PTFI. Kami manusia, bukan binatang. Perusahaan harus memanusiakan manusia,” katanya.

DPR Papua, ini kejahatan kemanusiaan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobai mengatakan membiarkan persoalan karyawan PTFI adalah sebuah tindakan kejahatan kemanusiaan.

Menurutnya kasus karyawan itu sangat jelas. Mereka di-PHK karena Mogok kerja (Moker), padahal mogok kerja pekerja PTFI itu sudah dinyatakan sah, dan ada aturannya, sebab itu merupakan bagian dari hak buruh yang dijamin dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

“Surat Pemprov pun sudah jelas. Mogok kerja mereka adalah sah. Kami minta perusahaan mempunyai komitmen untuk mempekerjakan mereka kembali. Apabila pemerintah melakukan pengabaian, itu masuk kategori pelanggaran HAM,” katanya.

Gobai menjelaskan permasalahan yang dihadapi Karyawan Moker PTFI, salah satunya akibat UU No. 13 Tahun 2003 memberi peluang kepada perusahaan untuk membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhannya.

“PTFI menerapakan aturannya, Pemerintah seakan akan takut terhadap perusahaan. Akibatnya terjadi PHK. Padahal demo Moker inikan kejadian biasa, kecuali ada perusakan aset, mereka dapat di-PHK,” katanya.

Untuk itu John Gobai mengusulkan agar segera dilakukan Yudicial Review terhadap UU No. 13 Tahun 2003, terutama pada pasal-pasal yang mengatur soal pembuatan peraturan perusahaan.

“Dengan kondisi yang ada, kami melihat ke depan. Harus ada perlindungan, pemberdayaan bagi buruh asli Papua, agar kerjadian seperti buruh PTFI tidak terulang lagi,” katanya.

Untuk itu, saat ini John Gobai mengaku DPR Papua sedang menyusun sebuat Perdasi baru soal ketenagakerjaan agar kejadian seperti karyawan moker tidak terjadi lagi.

Baca juga  PHK buruh akibat Covid -19 terjadi di sejumlah daerah

Dalam Perdasi tersebut, kata Gobai akan mengatur soal komposisi karyawan dalam perusahaan yang berada di Provinsi Papua. “Apakah nantinya 30 banding 70 atau 20 banding 80. Kita lihat nanti,” katanya

Ia juga mendukung adanya serikat buruh OAP, karena nantinya serikat pekerja tersebut yang akan ikut mengontrol dan mengawasi persoalan buruh OAP. Khusus untuk pekerjaan tertentu, Perdasi juga akan mengatur pekerja tidak perlu memerlukan ijazah.

John Gobai mengatakan, umumnya persoalan soal buruh di Papua adalah tidak memiliki perjanjian kerja, upah di bawah UMP. Menurutnya yang dapat melaksanakan pengawasan adalah serikat pekerja, sebab DPR Papua dan pemerintah tidak dapat melakukan itu. Pihak yang dapat melaksanakan pengawasan secara langsung adalah serikat pekerja.

“Serikat pekerja tersebut yang akan ikut mengontrol dan mengawasi persoalan buruh, selain harus dapat memastikan agar buruh memiliki kesempatan naik jenjang dan memenuhi kompetensi yang diperlukan,” katanya.

Salah satu karyawan Moker, Jemmi Rumbiak menilai pemerintah tidak melihat secara sungguh sungguh menyelesaikan permasalahan mereka.

Padahal selama bekerja, mereka membayar pajak yang cukup besar kepada pemerintah. Saat mereka membutuhkan kehadiran Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mereka, Pemerintah alpa.

“Saya bekerja selama 11 tahun. Setiap tahun pajak pendapatan karyawan sebesar 100 juta rupiah per tahun. Hampir Rp1,1 milyar saya  saya sumbangkan kepada pemerintah,  tapi apa bantuan pemerintah kepada kami buruh PT. Freeport?” katanya.(*)

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa