Pemerintah dianggap tidak serius hadapi gugatan pemutusan internet

Blokir Internet Papua
Aksi solidaritas menentang pemadaman akses internet di Papua - tempo.co.
Pemerintah dianggap tidak serius hadapi gugatan pemutusan internet 1 i Papua
Aksi solidaritas menentang pemadaman akses internet di Papua – tempo.co.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Pemerintah dianggap tidak serius dalam menghadapi sidang gugatan terhadap pemutusan akses internet di Papua saat peristiwa amuk massa, Agustus silam. Presiden maupun Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai tergugat lamban dalam memberikan surat kuasa.

“Kami meminta Presiden dan Menkominfo serius mempertanggungjawabkan secara hukum tindakan mematikan dan memperlambat (akses) internet (di Papua) yang sangat merugikan masyarakat,” kata Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangan tertulis yang diterima Jubi, Rabu malam (18/12/2019).

Majelis hakim juga sempat mengingatkan hal serupa. Mereka meminta persoalan birokrasi tidak dijadikan alasan untuk tidak menghormati kekuasaan kehakiman.

Sidang gugatan terhadap pemutusan akses internet di Papua kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu. Ini menjadi perkara pertama menggunakan mekanisme Gugatan Perbuatan melawan Hukum oleh Pemerintah yang digelar PTUN jakarta.

Sidang dihadiri perwakilan Tim Pembela Kebebasan Pers, yang terdiri atas LBH Pers, YLBHI, Safenet dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai pihak penggugat. Perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Kominfo sebagai pihak tergugat juga turut menghadiri persidangan.

Majelis hakim masih mengelaborasi perkara karena gugatan perbuatan melawan hukum di PTUN berbeda dengan di pengadilan negeri. Pada persidangan kali ini, kuasa hukum pemerintah juga tidak merespons permintaan majelis hakim. Mereka tidak memberikan aturan-aturan yang dijadikan rujukan dalam pemblokadean akses internet di Papua dan Papua Barat.

Loading...
;

“Ini sangat disayangkan karena seolah-olah perkara sepele padahal menyangkut pengakuan hak-hak digital warga. Pemadaman internet, jelas-jelas merenggut hak sipil serta merugikan perekonomian dan keamanan. Pemerintah seharusnya berani mempertanggungjawabkannya di depan persidangan,” kata Direktur Eksekutif Safenet Damar Juniarto.

Gugatan terhadap pemblokadean internet diajukan setelah pemerintah tidak menanggapi keberatan Tim Pembela Kebebasan Pers pada 4 September silam. Mereka menilai kebijakan tersebut juga sebagai upaya sistematis dan terencana untuk membungkam dan menghalang-halangi pekerjaan wartawan.

“Ini akan terus menjadi preseden buruk karena pemerintah tidak bisa menunjukkan dasar (hukum atas) kebijakan pemblokadean internet di Papua dan Papua Barat. Kami berharap majelis hakim mengabulkan gugatan kami agar itu menjadi pembelajaran pemerintah pada masa mendatang,” kata Ketua Bidang Advokasi AJI Sasmito Madrim.

Para penggugat dalam gugatan mereka meminta majelis hakim menghukum para tergugat dengan menghentikan, dan tidak mengulangi tindakan serupa di seluruh Indonesia. Mereka juga meminta Presiden dan Menteri Kominfo menyatakan permohonan maaf secara terbuka melalui tiga media cetak nasional, enam stasiun televisi, dan tiga stasiun radio. (*)

 

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top