HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pemerintah didesak bebaskan Tapol di Papua dan Maluku

Mahasiswa asal Papua di Jakarta dan Tapol di Jakarta minta Pemerintah Indonesia segera Membebaskan seluruh Tapol Papua dan Maluku - (Tapol Jakarta for Jubi).
Pemerintah didesak bebaskan Tapol di Papua dan Maluku 1 i Papua
Mahasiswa asal Papua di Jakarta dan Tapol di Jakarta minta Pemerintah Indonesia segera Membebaskan seluruh Tapol Papua dan Maluku – (Tapol Jakarta for Jubi).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sejumlah tapol Papua dan Solidaritas Mahasiswa Papua  meminta Pemerintah Indonesia segera membebaskan seluruh tapol Papua  dan Maluku. Mantan tapol Ambrosius Mulait mengatakan, Pemerintah Indonesia harus menghentikan tindakan represif yang bertujuan membungkam perbedaan pandangan politik orang Papua & Maluku.

“Sebab bahwa hal tersebut  ini merupakan HAM yang dijamin dengan undang- undang tentang penyampaian pendapat di muka umum, tidak ada yang salah dalam menyampaikan aspirasi politik” kata Ambrosius Mulait kepada Jubi melalui sambungan telepon seluler, Rabu, (27/5/2020).

Pemerintah didesak bebaskan Tapol di Papua dan Maluku 2 i Papua

Mulait mengatakan,  Majelis Hakim pengadilan Kota Sorong harus netral dalam sidang putusan. Sehingga bisa menegakkan keadilan bagi ke empat mahasiswa yang menjadi tahanan politik di Kota Sorong. Kata Mulait, mereka adalah korban dari aksi rasisme.

“Kami juga melihat proses persidangan yang dilakukan oleh pengadilan negeri Sorong terhadap keempat mahasiswa kota Sorong sangat berbelit – belit. Karena demonstrasi yang dilakukan di tahun 2019 sebelumnya adalah murni untuk membela harkat dan martabat orang Papua dari ujaran rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di malang dan Surabaya,” katanya.

Mulait mengatakan, pemerintah Indonesia harus segara membebaskan seluruh Tapol Papua dan Papua Barat tanpa syarat karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

“Kami meminta pemerintah RI untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis pro demokrasi yang menyuarakan pendapatnya atas ketidakadilan, menghentikan sikap represif dan diskriminatif rasial terhadap mahasiswa maupun masyarakat Papua, lainnya yang hendak menyampaikan pendapat dan ekspresi di muka umum, sebagaimana yang sudah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum,” katanya.

Loading...
;

Sementara, Perwakilan Mahasiswa Roland Levy mengatakan, dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 3 yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hak ini juga tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  yang menjamin hak setiap orang untuk dapat mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya baik secara lisan dan/tulisan.

“Tetapi dalam implementasi aparat di Papua banyak kejanggalan dan cacat hukum mengkriminalisasi orang Papua yang kritis atas kebijakan pemerintah,” katanya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa