Halaman Kerjasama
Kampanye 3M
(Memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan)

Jubi Papua

#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun

Author :

papua-vaksin-covid 19
Ilustrasi vaksin Covid-19 – Jubi/BPOM

Pemerintah diingatkan tak paksa warga Papua divaksin Korona

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang kesehatan DPR Papua, Natan Pahabol mengingatkan pemerintah provinsi dan kabupaten-kota di Papua, untuk tidak memaksa warga di sana divaksin COVID-19.

Ia mengatakan, tak masalah pemerintah daerah di Papua melaksanakan vaksinasi korona. Ini merupakan program nasional dari pemerintah pusat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Akan tetapi menurutnya, pemerintah daerah di Papua juga mesti melihat dinamika di masyarakat. Kini sebagian warga Papua menyatakan keraguannya dan menolak divaksin korona, dengan berbagai alasan.

Katanya, situasi ini mesti disikapi secara bijak oleh pemerintah di daerah. Jangan memaksa warganya divaksin.
Apalagi kalau sampai diancam, mereka yang menolak akan dipidanakan, disanksi dan lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Kalau masyarakat di Papua dipaksa divaksin, apalagi jika sampai disertai ancaman sanksi, justru semakin menimbulkan polemik,” kata Natan Pahabol kepada Jubi, Kamis (14/1/2021).

Natan Pahabol khawatir, kalau warga dipaksa divaksin dan terjadi sesuatu pada mereka meski itu bukan dampak dari vaksinasi, pemerintah dan pihak terkait akan disalahkan. Situasi itu dapat memicu munculnya masalah baru.

“Kita tahu sendiri bagaimana karakter warga kita di Papua ini. Jangan sampai memunculkan berbagai dugaan buruk terhadap pemerintah pusat dan daerah di kalangan masyarakat,” ujarnya.

Loading...
;

Katanya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memberi peluang kepada warga menentukan apakah bersedia divaksin atau tidak.

Dalam Bab III Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 berbunyi “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Papua disarankan melakukan sosialisasi secara masif sebelum pelaksanaan vaksinasi secara menyeluruh terhadap warga.

Ia mengatakan, warga mesti diberi pemahaman secara baik mengenai tujuan vaksinasi itu, terutama bagi mereka yang ada di kampung-kampung.

“Jadi jangan paksakan, terutama masyarakat di kampung. Masyarakat mesti diberi pemahaman dan biarkan mereka yang memutuskan karena itu dijamin undang-undang,” ucapnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Papua, dr Aaron Rumainum menjadi orang pertama di Papua yang menerima suntikan vaksin COVID-19 produksi Sinovac, Rabu (13/1/2021).

Usai menyuntikkan vaksin sendiri ke tubuhnya, Aaron Rumainum berharap semua warga di Papua mau menerima vaksin COVID-19, karena vaksin Sinovac aman dan halal.

“Saya ingin meyakinkan semua pihak, vaksin COVID-19 sangat aman dan halal untuk disuntikan ke tubuh manusia,” kata Aaron Rumainum.

Katanya, vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac sangat aman, sebab dibuat dari virus korona mati. Vaksin itu dibuat dengan cara serupa dengan berbagai jenis vaksin lain yang telah sejak lama dikenal di Indonesia, termasuk vaksin tetanus dan difteri (vaksin TD), vaksin hepatitis (vaksin HB), dan vaksin bakteri Haemophilus influenzae tipe B (vaksin HIB).

Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Khadek mengaku belum berani disuntik vaksin COVID-19.

Ia takut menerima suntikan vaksin Sinovac, karena menerima banyak informasi dampak negatif vaksin.

“Saya belum berani, makanya sejauh ini hanya menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas. [Saya juga] mengonsumsi ramuan herbal serta olahraga,” katanya.

Meskipun masih merasa ragu untuk menerima vaksin, Khadek berharap vaksinasi COVID-19 akan segera mengakhiri pandemi COVID-19. (*)

Editor: Syam Terrajana

Scroll to Top