Follow our news chanel

Pemerintah Indonesia abaikan imbauan Dewan HAM PBB untuk longgarkan penjara

Michael Himan bersama kelima tahanan politik Papua – dok Michael untuk Jubi
Pemerintah Indonesia abaikan imbauan Dewan HAM PBB untuk longgarkan penjara 1 i Papua
Michael Himan bersama kelima terpidana politik Papua. – dok Michael untuk Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kuasa hukum para narapidana politik Papua, Michael Himan menilai Pemerintah Indonesia telah mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, karena batal membebaskan lima narapidana politik Papua pada Selasa (12/5/2020) lalu. Padahal Ketua Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet telah mendesak negara-negara untuk melonggarkan populasi di penjara, demi mencegah penjara menjadi pusat penularan virus korona.

Sejumlah lima narapidana politik Papua batal dibebaskan dari penjara pada Selasa. Kelima narapidana politik Papua yang batal dibebaskan itu adalah Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Dano Tabuni, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere. Mereka ditangkap pada 30-31 Agustus 2019, setelah melakuan unjuk rasa memprotes kasus rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019.

Pada 24 April 2020, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 9 bulan penjara terhadap kelima narapidana politik Papua itu. Tim penasehat hukum kelima narapidana politik Papua telah mengurus pembebasan mereka. Akan tetapi, rencana pembebasan kelimanya dibatalkan secara mendadak pada Selasa, dengan alasan kelima narapidana itu terlibat kasus makar.

Himan menyatakan pembatalan pembebasan kelima narapidana politik Papua mengarah kepada praktik diskriminasi. “Selain praktik diskriminasi, kami menilai, petugas Rumah Tahanan Salemba dan Pondok Bambu, yang [dibawahi] Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM DKI Jakarta, telah melakukan praktik mal administrasi,” kata Himan melalui siaran pers yang diterima Jubi pada Rabu (13/5/2020).

Himan mengatakan, pada Senin (11/5/2020) pihak Rumah Tahanan Salemba dan Pondok Bambu telah menyatakan persyaratan administrasi untuk pembebasan kelima narapidana politik Papua itu telah lengkap dan memenuhi syarat. “Pembatalan itu menunjukkan penerapan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 berlaku diskriminatif terhadap narapidana politik Papua. Praktik itu juga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dalam penanganan pandemi Covid-19, sebagaimana disampaikan Dewan HAM PBB,” kata Himan.

Sebagaimana diketahui, kata Himan, Menteri Hukum dan HAM RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Loading...
;

“Kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi seperti sekarang ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana dalam bentuk kemanusiaan. Hal itu dilakukan untuk melindungi orang-orang yang ditahan dalam fasilitas tertutup seperti penjara yang terlalu penuh dan sesak,” katanya.

Akan tetapi, upaya perlindungan dan pemenuhan HAM yang diatur Peraturan Meteri Hukum dan HAM itu tersebut gagal diwujudkan kepada kelima narapidana politik Papua.”Sejatinya, kelima narapidana politik papua dibebaskan bersyarat pada Selasa, setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas kedua rumah tahanan. Bahkan, kelima narapidana politik Papua itu telah mendatangani dokumen pembebasan dihadapan petugas rumah tahanan,” kata Himan.

Himan mengatakan keluarga, kolega dan penasehat hukum kelima narapidana politik papua pada Selasa telah menunggu penjemputan pembebasan sejak pukul 10.00 hingga pukul 17.00 WIB. Akan tetapi, petugas rumah tahanan Salemba dan Pondok Bambu berkeras tidak membebaskan kelimanya, karena dianggap terlibat kejahatan terhadap negara.

“Kami menilai terjadinya perubahan keputusan yang mendadak, membatalkan pembebasan kelima klien kami, merupakan praktik diskriminasi. Itu juga merupakan pengabaian hak-hak asasi narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi dan hak integrasi,” kata Himan.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk segera mengeluarkan instruksi pembebasan kepada kelima narapidana politik papua itu. “Untuk alasan kemanusiaan, pembebasan kelima narapidana politik Papua itu harus diikuti dengan instruksi pembebasan seluruh tahanan dan narapidana politik di Indonesia,” katanya.

Gobay mendesak ] Ombudsman RI untuk proaktif memeriksa dugaan pelanggaran administratif dalam pembatalan pembebasan kelima narapidana politik Papua itu. “Menurut kami, itu sangat tidak adil. Kapan baru orang Papua mendapatkan keadilan di negara ini?” tanya Gobay.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top