Follow our news chanel

Pemerintah Indonesia harusnya segera bersikap agar tak ada lagi korban di Papua

Papua
Pegiat HAM, Theo Hesegem (kiri) bersama Ikabus Gwijangge, Ketua DPRD Nduga menyerahkan laporan kasus dugaan pelangaran HAM di Kabupaten Nduga kepada MRP - Suara Papua/Agus Pabika.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pegiat Hak Asasi Manusia atau HAM di wilayah Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem mendesak pemerintah segera bersikap agar warga sipil di Papua tidak terus menjadi korban.

Ia mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir warga sipil di sejumlah wilayah Papua menjadi korban konflik bersenjata, antara aparat keamanan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.

Ada di antara mereka menjadi korban salah sasaran, korban karena dituduh bagian dari TPNPB-OPM, atau sebaliknya dianggap informan aparat keamanan.

“Kalau tidak mengatasi baik masalah di Papua, nanti korban akan terus berjatuhan. Karenanya Presiden sebagai pimpinan negara mesti bersikap dalam situasi ini,” kata Theo Hesegem kepada Jubi melalui panggilan teleponnya, Selasa (27/10/2020).

Menurutnya, situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Masyarakat akan terus merasa tidak aman dan nyaman. Para pihak terkait mestinya juga memikirkan keberadaan warga sipil.

Apalagi tak jarang ketika ada korban dari kalangan warga sipil, pihak yang terlibat konflik saling tuding sebagai pelakunya.

“Ini orang sudah korban di mana-mana. Tapi korban sulit mendapat keadilan karena saling tuding ini. TPNPB-OPM bilang TNI-Polri yang tembak, TNI-Polri bilang OPM yang tembak,” ujarnya.

Loading...
;

Hesegem berpendapat, mesti ada pihak ketiga yang netral menjadi juru runding antara TPNPB-OPM dengan aparat keamanan. Pihak ini, berkomunikasi dengan kedua kubu mencari solusi terbaik.

Katanya, inilah yang mesti dipikirkan pemerintah. Bagaimana menyelesaikan akar persoalan di Papua. Pemerintah Indonesia mesti duduk bersama dengan para pihak yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Papua, dan difasilitasi pihak ketiga.

Ia kembali mengingatkan pemerintah untuk menghentikan pengiriman pasukan keamanan ke Papua. Strategi itu dianggap justru menambah masalah.

“Jangan gunakan pendekatan militerisme. Masalah akan terus muncul,” ucapnya.

Sementara itu, anggota komisi bidang politik, hukum, HAM dan keamanan DPR Papua, Alfred Freddy Anouw mengatakan kekerasaan di Papua seakan dalam medan perang antara negara.

Anouw meminta kepada pimpinan negara Indonesia harus jujur dengan misi yang sebenarnya di Papua demi terciptanya perdamaian di bumi Cenderawasih.

Katanya, negara harus jujur misinya di Papua terkait keamanan di Papua. Hal ini terkait dengan penembakan yang terus-menerus terjadi di bumi Papua.

“Hentikan melihat Papua dari kacamata peluru dan senjata. Belakangan ini Militer Indonesia dipandangan kami sepertinya mengincar kelompok yang sangat berbahaya, sekalipun para hamba Tuhan,” kata Alfred.

Anouw meminta Pemerintah Pusat harus buktikan bahwa Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang menjujung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dengan konstitusi yang besar dan diakui dunia Internasional.

“Jangan manusianya dibunuh dan Hak kesulungannya dirampas, hal ini tidaklah manusiawi,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top