Follow our news chanel

Previous
Next

Pemerintah kesulitan lahan untuk relokasi warga

Kepala BNPB, Doni Monardo, dan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, saat dijamu makan papeda oleh sejumlah kepala suku di Sentani - Jubi/Engel Wally
Pemerintah kesulitan lahan untuk relokasi warga 1 i Papua
Kepala BNPB, Doni Monardo, dan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, saat dijamu makan papeda oleh sejumlah kepala suku di Sentani – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Pemerintah daerah hingga pusat sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan tempat yang tepat guna merelokasi warga yang terdampak bencana banjir bandang Sentani, Maret silam.

Sebagian warga masih tinggal di pengungsian karena kehilangan rumah dan harta benda mereka.

Untuk hal tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Doni Monardo, minta Dewan Adat Suku (DAS) Sentani bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura segera berkoordinasi dan menyiapkan lahan untuk dilakukan relokasi warga yang hingga saat ini masih ada di pengungsiaan.

“Untuk pembangunan fasilitas rumah, BNPB sudah siap, hanya saja lahan atau tanah yang akan digunakan nanti tidak boleh ada masalah. Karena soal tanah di daerah ini sangat sensitif dan sangat disayangkan kalau sudah terlanjur dibangun lalu timbul persoalan tanahnya,” ujar Doni saat dihubungi di Sentani, Kamis (5/9/2019).

Hal senada juga disampaikan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. Lokasi untuk relokasi warga yang terdampak bencana awalnya sudah ditentukan, tetapi belakangan terdengar info bahwa lahan tersebut masih dalam sengketa dan proses hukum masih berjalan.

“Lahan kosong di Kemiri awalnya sudah kami bersepakat dengan para pemilik hak ulayat, ternyata lahan tersebut masih dalam sengketa dan proses hukum. Oleh sebab itu, kami juga berharap kepada dewan adat suku untuk membantu kami, karena warga yang mau direlokasi adalah warga milik para kepala suku sebagai pemilik hak ulayat juga,” katanya.

Loading...
;

Sementara itu, Ketua DAS Sentani, Demas Tokoro, mengatakan terkait lahan yang akan digunakan sebagai tempat relokasi, pemerintah tidak hanya menunjuk dan menetapkan saja tanpa ada koordinasi langsung dengan pemilik hak ulayat.

“Harus tepat sasaran, artinya, tidak mendengar dari orang lain terkait kepemilikan hak ulayat tersebut. Pada prinsipnya kami siap membantu, sudah banyak upaya yang kami lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana, padahal kami juga mengalami hal yang sama,” pungkasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top