TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Pemerintah Nabire masih membutuhkan dana Otsus

Papua
Kepala Bappeda Nabire, Maikel Danomira (dua dari kiri) saat berada di Bandar Udara Kaladiri Nabire – Jubi/Titus Ruban.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Kepala Bappeda Nabire, Papua, Maikel Danomira mengatakan, dana Otsus sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah. Menurutnya, jika hanya bergantung pada dana alokasi khusus (DAK) atau dana alokasi umum (DAU) maka tidaklah mencukupi. Lantaran DAU sebagian besar terserap untuk belanja gaji pegawai.

“Dana otsus sangat diharapkan untuk pembangunan. Kita juga tidak tergantung pada DAU dan DAK,” ujar Danomira di Nabire, Rabu (10/6/2021).

Menurutnya, semenjak dana Otsus bergulir 20 tahun silam, Kabupaten Nabire hanya menerima jatah sebesar Rp100 Miliar, bahkan sejak tahun 2019 dikurangi menjadi Rp45 miliar. Padahal kata dia, Nabire adalah sentral perekonomian di wilayah Meepago yang kebutuhannya terus bertambah.

Danomira menjelaskan, untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) jika tidak lihai dalam pengelolaannya termasuk melakukan lobi-lobi ke pusat maka Nabire tak bisa menerimanya, sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah daerah saling berebutan.

“Misalnya, saya di sini kejar DAK dengan membangun komunikasi bersama Kementerian dan Bappenas. Lewat Inpres nomor 9, kita dorong punya program kegiatan kekhususannya ke mereka,” tuturnya.

Danomira mengatakan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD yang diterapkan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, muncul untuk mengukur belanja publik dengan belanja aparatur, sebab terdapat beberapa kabupaten/kota di Indonesia lebih besar belanja aparaturnya daripada belanja publiknya.

Nabire misalnya, berbeda dengan Kabupaten lain, terutama dengan jumlah ASN karena memiliki jumlah ASN mencapai 4.000 lebih, yang belum tentu dimiliki oleh Kabupaten lainnya.

“Maka DAU sangat besar dipakai untuk bayar gaji pegawai dan tunjangan tetap. Jadi harus hadir Provinsi supaya kita bagi pegawai ini sebagian ke Provinsi, dan APBD kita tidak terlalu terkuras untuk belanja aparatur,” lanjut Danomira.

Menurutnya, Otsus tentu sangat diharapkan. Hanya saja perlu ada regulasi yang lebih diperketat. Selain itu, ia berpendapat bahwa dana Otsus sebaiknya dialokasikan atau di bai lasung dari pusat, tidak melalui Provinsi, sehingga lanjutnya, pembagiannya merata untuk setiap Kabupaten/Kota di Papua.

“Kalau sekarang kan tidak, dana Otsus ditaruh di provinsi baru provinsi yang bagi-bagi ke daerah, saya tidak tahu hitungan teman-teman provinsi untuk menghitung besaran alokasi dana Otsus untuk masing-masing kabupaten/kota. Besar plafon dana Otsus yang ada di Nabire belum tentu sama dengan yang ada di Puncak Jaya,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Suku Wate, Kampung Oyehe, Kurios B Duwiri mengatakan, dana Otsus sebesar apapun nilainya menjadi sangat tidak berarti jika manfaatnya tidak sesuai marwah dan roh dari Otsus untuk Propinsi Papua itu sendiri.

Ia menyebut, uang Otsus itu “Uang Darah”, karena Otsus diberikan sebagai solusi untuk menjawab permintaan kelompok OAP untuk melepaskan diri dari NKRI.

“Otsus ini kan uang darah dalam menjawab kelompok pro merdeka,” katanya.

Maka menurutnya, penggunaan dana Otsus sebesar-besarnya wajib diberikan untuk kepentingan orang asli Papua. Jika perlu, dibagikan habis kepada seluruh OAP, bukan sebaliknya digunakan untuk membangun infrastruktur, apalagi untuk memperkaya segelintir orang pada tingkatan dan wilayah tertentu.

“Kalau hanya untuk membuat luka diatas luka, sebaiknya hentikan saja. Karena hadirnya Otsus dan uangnya justru melahirkan generasi pemalas yang kerjanya tiap saat mengatasnamakan OAP untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.

Editor: Edho Sinaga

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us