Pemerintah Nauru “Menyerang” Media Australia dan Selandia Baru

Presiden Nauru, Baron Waqa - RNZI / Koro Vaka'utas
Presiden Nauru, Baron Waqa – RNZI / Koro Vaka’utas

Jayapura, Jubi – Pemerintah Nauru terus menyerang media di Australia dan Selandia Baru karena merasa pemberitaan yang dirilis tentang Nauru berat sebelah. “Serangan” melalui pernyataan itu menambah daftar hubungan yang kurang baik, diikuti penghentian bantuan dana dari Selandia Baru dan pernyataan tidak bertanggungjawab dari Australia tentang perubahan iklim bagi negara kepulauan di Pasifik.

Pernyataan publik oleh Pemerintah Nauru baru-baru ini mengatakan, kesalahan laporan atau liputan media yang tentang aturan hukum di Nauru berkontribusi terhadap keputusan pemerintah Selandia Baru untuk menghentikan bantuan pada sektor peradilan dinegara tersebut.

Laporan Radio New Zealand edisi Jumat, pekan lalu, mengatakan, dua minggu lalu, pemerintah Selandia Baru menangguhkan bantuan untuk sektor peradilan di tengah kekhawatiran tentang pelanggaran hak-hak sipil.

Presiden Nauru, Baron Waqa, mengklaim aturan hukum di Nauru sebenarnya sudah dan sedang ditegakkan. Ia mengklaim, media mengulangi kebohongan dalam pemberitaan tentang Nauru dengan mengatakan apa yang dikatakan mantan kepala pengadilan dan kependudukan.

Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Murray McCully, mengatakan setelah diskusi dengan Menteri Kehakiman Nauru, David Adeang, di Port Moresby pekan lalu, kedua pemerintah itu saling memahami satu sama lain tetapi tidak lebih dekat untuk menyelesaikan masalah di antara mereka.

Nauru telah efektif berlakukan pengecualian terhadap media asing dari aksesnya masuk ke negara pulau tersebut dengan memberlakukan biaya visa bagi wartawan sebesar US $ 7.000 atau dalam rupiah saat ini senilai Rp 100.380.000.

Pemerintah Nauru mempertanyakan, mengapa media tidak melaporkan fakta-fakta, tetapi terus mengulang pemberitaan “tidak membahas masalah internal tentang keadilan dengan media asing.”

Loading...
;

Hal ini telah membuat sejumlah serangan kepada pemerintah melalui laman Twitter resminya (@Republic_Nauru), termasuk selebaran akhir pekan lalu di Australian Broadcasting Corporation tentang liputannya mengenai seorang warga Cina yang dideportasi Nauru tanpa mengenakan biaya apapun.

Menaggapi laporan ABC itu, Pemerintah Waqa mengklaim bahwa banyak dari media Australia dan Selandia Baru menggambarkan apa yang terjadi di Nauru karena “sesuai agenda politik mereka lebih untuk memberitakan hal negatif dan mengabaikan fakta-fakta,” kata Presiden Waqa. (Yuliana Lantipo)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top