Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemerintah Papua Barat diduga lakukan pembohongan publik

Aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Dalam Negeri, oleh enam anggota MRPB. Keenam anggota MRPB mempertanyakan kepastian pelantikan, paska mendapat putusan inkrah dari Mahkamah Agung. (Jubi/Dokumentasi pribadi).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Enam anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) akhirnya melakukan demonstrasi di depan kantor kementerian dalam negeri, Selasa (6/8/2019) pagi tadi waktu Indonesia barat.

Aksi tersebut untuk mendesak Mendagri segera mengambil langkah terhadap putusan inkrah Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan PTUN Jayapura Papua, memenangkan gugatan enam anggota MRPB tersebut.

Ismael I.Watora satu dari enam anggota MRPB, mengatakan bahwa aksi yang digelar tidak mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya, sehingga aksi hanya dilakukan seadanya. Namun, lima anggota lainnya hendak mempertanyakan waktu pelantikan. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kepastian waktu pelantikan.

“Kami hanya dapat membentangkan pamflet dan berorasi seadanya. Karena kami tidak diizinkan oleh kepolsian setempat. Tapi aksi kami ini untuk mempertanyakan nasib kami, karena gugatan kami sah, dan berkekuatan hukum tetap,” ujar Watora kepada Jubi melalui telepon selulernya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat kata Watora,  diduga melakukan pembohongan publik terkait urusan pelantikan enam anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). Hal ini terbukti, setelah lima dari enam anggota MRPB melakukan koordinasi ke kantor Kemendagri, namun pihak Kemendagri sama sekali belum menerima salinan ataupun usulan tentang pelantikan enam anggota MRPB yang telah memenangkan gugatan dan berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung (MA).

“Kami sudah cek di kantor kementerian dalam negeri, tapi sampai hari ini mereka belum menerima usulan dalam bentuk surat tentang pelantikan seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Papua Barat melalui biro hukum dan kesbangpol Papua Barat,” ujar Watora.

Loading...
;

Diketahui, enam anggota Majelis Rakyat Papua Barat  (MRPB) tersebut diantaranya, Leonard Yarolo, Ismael Ibrahim Watora, Yafet V. Wainarisi, Aleda I. Yoteni, Lusia I. Hegemur dan Rafael Sodefa.

Sebelumnya, kepala biro hukum Pemprov Papua Barat Roberth Hammar mengatakan, proses pelantikan enam anggota MRPB telah dikonsultasikan ke tingkat Kemendagri.

Dia mengakui, tahap konsultasi di tingkat provinsi sudah diselesaikan dan sekarang tahapannya sudah diserahkan ke Biro Otonomi Khusus (Otsus), Biro PAD, dan Biro Hukum, Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk mengetahui proses penyelesaiannya seperti apa.

“Tahap konsultasi kami sudah selesaikan dan sudah kami kasih ke Kemendagri untuk penyelesaiannya seperti apa. Mereka bilang ini proses pelantikan dan perintahnya diturunkan, maka bisa langsung diproses,” jelas Hammar kepada para wartawan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, belum lama ini. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top