Pemerintah perlu mendata tanah aset daerah

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Sekretaris Komisi I DPR Papua yang membidangi pertanahan dan pemerintahan, Mathea Mamoyao mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk mendata semua tanah aset daerah, agar tak ada masalah kemudian hari ketika tanah itu akan dimanfaatkan pemerintah.

"Semua tanah yang menjadi aset daerah mesti didata dan dicek kelengkapan dokumennya. Apakah sudah ada pelepasan hak ulayat, sertifikat dan lainnya," kata Mathea kepada Jubi, Minggu (21/10/2018).

Ia mengatakan, meski tanah itu sudah puluhan tahun diklaim sebagai aset daerah (pemerintah), namun jika tak memiliki kelengkapan dokumen tidak menutup kemungkinan ada pihak yang akan mempermasalahkannya kemudian hari.

"Itu yang dikhawatirkan. Belajar dari pengalaman selama ini ada tanah yang dinyatakan aset pemerintah, tapi ketika dimanfaatkan membangun fasilitas publik, dipermasalahkan. Misalnya belum ada pelepasan hak ulayat dan lainnya," ujar Mamoyao.

Komisi I DPR Papua lanjut dia, selama ini banyak menerima aspirasi masyarakat terkait masalah pembayaran hak ulayat tanah yang belum tuntas, baik itu tanah yang diklaim sebagai aset daerah maupun kepunyaan pihak swasta atau perorangan. 

Untuk itu menurutnya, jika pemerintah memiliki bukti dokumen kepemilikan tanah yang merupakan aset daerah, tak akan dipusingkan jika ada pihak yang mengklaim. 

Loading...
;

"Kalau punya bukti kuat, pemerintah tak perlu lagi memikirkan bagaimana menganggaran pembayaran hak ulayat, karena masalah tanah ini terkadang menghambat pembangunan fasilitas publik atau fasilitas pemerintah," ucapnya. 

Sementara anggota Komisi I DPR Papua, Orgenes Wanimbo mengatakan, salah satu penyebab munculnya sengketa ulayat tanah selama ini karena pembayaran hak ulayat yang tidak tepat sasaran.

"Terkadang ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik ulayat, ketika pelepasan tanah, dia yang menerima ganti rugi. Padahal dia tak punya hak atas tanah itu. Saat pemilik ulayat yang sebenarnya tahu, mereka kemudian menuntut, karena merasa belum pernah mendapat ganti rugi," kata Orgenes Wanimbo.

Untuk itu menurutnya, saat akan melakukan pelepasan hak ulayat, pihak yang akan membayar ganti rugi harus mencari tahu kebenaran pemilik ulayat yang sesungguhnya, agar tak salah bayar. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top