Follow our news chanel

Pemerintah PNG targetkan ubah UU migas

James Marape (tengah) di tangga naik ke gedung parlemen, 30 Mei 2019. - RNZI/ Melvin Levongo
Pemerintah PNG targetkan ubah UU migas 1 i Papua
James Marape (tengah) di tangga naik ke gedung parlemen, 30 Mei 2019. – RNZI/ Melvin Levongo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Port Moresby, Jubi – Pemerintah PNG menegaskan kembali pentingnya reformasi perundang-undangan bagi sektor migas negara itu.

Menteri Perminyakan yang baru, Kerenga Kua, mengungkapkan bahwa UU tentang migas negara itu dianggap pantas saat UU itu mulai diberlakukan pada 1998, namun sekarang ia perlu diubah.

Dia menerangkan ada pendapat publik bahwa sektor minyak PNG yang sedang berkembang harusnya mendatangkan lebih banyak manfaat dan keuntungan kepada negara, termasuk pemerintah nasional dan pemerintah provinsi, serta pemilik-pemilik tanah. Menurut Kua ini adalah sesuatu yang harus dibahas dalam UU tentang migas, dan UU tentang pajak pendapatan.

“Keduanya harus dikaji kembali untuk menilai sampai di mana mereka dapat disesuaikan dan diperbaiki, tanpa mengurangi keuntungan investasi itu bagi pemegang saham lainnya. Itulah titik keseimbangan yang harus kita telusuri. Tapi ini adalah reformasi yang harus kita lakukan.”

Kua juga telah membenarkan informasi bahwa suatu telaah internal atas kesepakatan gas Proyek LNG Papua yang baru ditandatangani akan dilakukan. Keputusan mantan pemerintah yang dipimpin Peter O’Neill, untuk menandatangani perjanjian dengan perusahaan Prancis, Total, untuk Proyek LNG Papua senilai AS$ 13 miliar di provinsi Gulf pada April lalu, memicu serangkaian pengunduran diri dari kabinetnya yang menyebabkan pergantian pemerintah baru-baru ini.

Kua menerangkan peninjauan internal itu akan dilakukan untuk membuktikan kepada pemerintah dan orang-orang PNG, bahwa kesepakatan itu diambil sesuai dengan semua UU dan protokol yang berlaku.

Loading...
;

Baru beberapa hari setelah Kua ditunjuk untuk jabatan baru ini, ia telah menemukan perlunya perubahan besar-besaran dalam kementerian yang mengawasi sektor pembawa pemasukan terbesar negara itu. Hingga saat ini, ia menambahkan, persoalan terkait kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku datang dari perusahaan dan juga pemerintah.

PM Marape sendiri sedang di tengah perjalanan pertamanya ke luar negeri, membawa delegasinya ke Singapura untuk mencari jalan agar dapat akses ke dana perwalian pemerintah PNG yang dikunci. (RNZI)


Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top