Follow our news chanel

Previous
Next

Pemerintah pusat perlu ubah pendekatan dan dengar suara orang Papua

Pemerintah pusat perlu ubah pendekatan dan dengar suara orang  Papua 1 i Papua
Anggota DPR RI Dapil Papua, Komarudin Watubun saat hadir dan memberikan pendapatnya pada tatap muka forkopimda bersama komponen masyarakat di Jayawijaya, Senin (2/9/2019) malam-Jubi/Islami

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Wamena, Jubi – Anggota DPR RI Dapil Papua, Komarudin Watubun mengatakan, untuk menyikapi persoalan yang terjadi di Papua saat ini, perlu ada suatu pendekatan yang harus diubah oleh pemerintah pusat.

Perubahan pola itu, maksud Komarudin ialah bagaimana saatnya pemerintah perlu mendengar seluruh aspirasi masyarakat Papua, karena dari dulu pendekatan yang dilakukan berulang-ulang juga tidak berubah.

“Format yang baik harus banyak mendengar aspirasi masyarakat, tentu mendengar itu perspektif orang berbeda-beda, tetapi tema utama kita adalah Papua Tanah Damai dan damai untuk semua orang, untuk mencapai itu perlu ada tahap dan syarat untuk menuju ke sana,” katanya kepada wartawan saat menghadiri tatap muka Forkopimda dengan komponen masyarakat di Jayawijaya, Senin (2/9/2019) malam di kantor Bupati Jayawijaya.

Menurut dia, kasus seperti ini berulang kali terjadi. Bahkan ini biasa terjadi di bulan-bulan dimana ada isu besar yaitu Papua Merdeka, selalu muncul karena ada sidang PBB di bulan September.

Tetapi kata dia, momentum kali ini sedikit berbeda dimana ada pergeseran permainan, sehingga atas hal itu semua yang menjadi korban ialah rakyat kecil, ketika mereka menjadi korban tidak ada orang bertanggungjawab.

“Saya imbau juga ke pemerintah pusat, saya dengar Kapolri dan Pangilma TNI akan berkantor di Papua, mungkin pola pendekatan yang harus diubah. Kalau kita tidak mendengar juga susah tidak akan nyambung, dimana pikiran dari mendengar itu diarahkan pada aturan konstitusi yang kita pahami, sehingga tidak perlu takut untuk mendengar pembicaraan rakyat Papua,” katanya.

Loading...
;

Untuk itu ia berkata jika hal ini yang perlu disiapkan format untuk mendengar yang ia istilahkan “Rakyat Papua Bicara, Pemerintah Pusat Mendengar”, lalu merumuskan pikiran yang tepat.

“Seperti ada simpang siur informasi bahwa pada 2021 OItsus sudah selesai, itu juga tidak benar. Otsus itu uangnya yang selesai tahun 2021 dimana dua persen dari DAU nasional, tetapi undang-undang itu berlaku sepanjang sejarah kecuali dicabut oleh DPR RI. Saya yakin pemerintah juga pasti mencari solusi untuk masalah-masalah seperti ini untuk tidak berkepanjangan terjadi di Papua, sehingga kita akan mendorong format yang mungkin tidak 100 persen, tetapi mungkin ada perbedaan dengan solusi sebelumnya,” kata Komarudin.

Sementara itu Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua mengatakan, tatap muka bersama komponen masyarakat ini dimaksudkan jika perlu ada penjelasan situasi yang terjadi di Jayapura belakangan ini.

“Bagaimana pun kita perlu sampaikan kepada masyarakat kita, supaya mereka tidak salah paham dan situasi yang ada di Papua khususnya di Jayawijaya jangan sampai terpancing dengan situasi kejadian di Jayapura,” kata Banua.

Ia berucap jika kronologis yang terjadi di Jayapura, ia sendiri yang turun ke asrama mahasiswa di Jayapura sampai pertemuan dengan Wali Kota Jayapura dan pertemuan dengan Paguyuban Nusantara sampai melihat warga yang dikabarkan terluka berasal dari Jayawijaya.

“Sehingga hal ini yang harus dijelaskan kepada tokoh-tokoh di Jayawijaya, supaya jangan salah paham sehingga terjadi kejadian yang sama di Jayawijaya. Untuk itu saya harap paguyuban, tokoh gereja, tokoh agama, tokoh masyarakat harus sama-sama bertanggungjawab menjaga keamanan di Jayawijaya,” katanya.

Menyikapi adanya tambahan 300 personel Brimob di Kabupaten Jayawijaya untuk membantu pengamanan, bupati menilai hal itu wajar namun ia pun meminta agar pasukan yang dikirim itu dapat melihat bagaimana kondisi masyarakat di Papua khususnya Jayawijaya.

“Perlu ada komunikasi, jangan selalu mengambil tindakan. Dengan tambahan pasukan ini kami tetap menerima karena tugas dan tanggungjawab mereka, namun saya harap pasukan yang datang berupaya agar masalah sekecil apapun kita tetap berkomunikasi menjaga keharmonisan antara TNI, Polri dengan masyarakat di Jayawijaya dengan tetap bekerja dengan baik dan sesuai protap sehingga tidak meresahkan masyarakat,” katanya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top