Follow our news chanel

Pemerintah RI cabut banding kasus blokir Internet Papua

papua
Presiden Joko Widodo bersama ibu Negara, Iriana Jokowi saat menyapa warga kabupaten Pegunungan Arfak. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No.1 News Portal

Jakarta, Jubi ÔÇô Pemerintah RI telah menyatakan mencabut rencana banding atas keputusan PTUN yang menyatakan Pemerintah telah melakukan tindakan melanggar hukum atas pemblokiran internet di Papua pada 2019 lalu.

“Karena memang tindakan-tindakan yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam keputusan PTUN tersebut memang sudah dihentikan pemerintah. Jadi tidak ada lagi substansi yang harus diperdebatkan,” ujar Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (21/6).

Dini mengatakan pemerintah saat ini memilih untuk fokus menangani pandemi covid-19 alih-alih mengurus perkara tersebut.

“Konsentrasi pemerintah saat ini lebih baik diarahkan ke hal-hal yang lebih penting, terutama terkait situasi pandemi covid-19,” katanya sebagaimana dikutip CNN Indonesia.

Sementara pihak Menkominfo sudah lebih dulu menyampaikan surat pencabutan tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan pemerintah menghormati keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memutus Presiden RI dan Menkominfo melanggar hukum dalam kasus pemutusan koneksi internet di Papua tahun 2019.

Proses pembatalan banding itu berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembatalan Banding nomor 155/SJ.4/HK.07.02/06/2020 yang diterbitkan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenkominfo.

Loading...
;

Sebelumnya, gugatan kepada Presiden Jokowi dan Menkominfo Johnny G Plate terkait dalam putusannya, hakim meminta Presiden Joko Widodo dan Menkominfo Johnny G Plate untuk tidak mengulangi lagi kebijakan serupa.

Majelis hakim menilai tindakan pemutusan akses internet ini menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan. Majelis hakim juga menyatakan alasan diskresi yang digunakan Kemenkominfo untuk memperlambat dan memblokir internet dinilai tidak memenuhi syarat sesuai diatur dalam Undang Undang Administrasi Pemerintah 30/2014.

Dua hari kemudian, 18 Juni 2020, Menkominfo mencabut permohonan banding. Presiden rencananya akan mencabut permohonan banding pada Senin, 22 Juni 2020.

“Banyak hal yang dipertimbangkan dalam menentukan langkah hukum pemerintah, tidak saja untuk kepentingan demokrasi, HAM, kekebasan berpendapat, kecerdasan masyarakat dalam memanfaatkan tehonologi informasi dan telekomunikasi secara baik tentu juga untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujar Menkominfo Johnny G. Plate saat dihubungi terpisah sebagaimana dikutip Tempo.co.

Johnny mengatakan, keputusan membatalkan banding kasus pemblokiran internet di Papua diambil dengan pertimbangan yang matang demi kepentingan bangsa dan negara. “Itu bukan hal yang sepele dan harus dipertimbangkan secara matang dengan wawasan kebangsaan yang tinggi,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top