HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pemerintah RI dinilai setengah hati menjalankan UU Otsus Papua

Anggota Komisi Pemerintah, Politik, Hukum dan HAM DPR Papua, Yonas Nusy - Jubi/Arjuna Pademme
Pemerintah RI dinilai setengah hati menjalankan UU Otsus Papua 1 i Papua
Anggota Komisi Pemerintah, Politik, Hukum dan HAM DPR Papua, Yonas Nusy – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah RI dinilai masih setengah hati menjalankan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Undang-undang itu mengalihkan sejumlah wewenang khusus kepada Pemerintah Provinsi Papua, akan tetapi pelaksanaan wewenang khusus itu kerap dianggap melanggar ketentuan undang-undang lainnya.

Hal itu dinyatakan anggota komisi yang membidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yonas Nusy di Jayapura, Minggu (31/3/2019). Nusy menyatakan berbagai wewenang khusus yang diatur Undang-undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak bisa dijalankan Pemerintah Provinsi Papua, karena Pemerintah RI memberlakukan berbagai UU sektoral yang bertentangan dengan semangat UU Otsus Papua.

Pemerintah RI dinilai setengah hati menjalankan UU Otsus Papua 2 i Papua

Nusy mencontohkan, penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) telah diatur dalam Pasal 27 UU Otsus Papua. Pasal itu memberikan kewenangan bagi Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota di Papua untuk perekrutan dan menentukan kuota CASN. “Namun selama ini, semua prosedur CASN di Papua harus mengikuti aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB),” kata Nusy.

Selain itu, banyak amanat UU Otsus Papua tidak bisa dijalankan, karena Pemerintah RI tidak membuat berbagai Peraturan Pemerintahan yang dimandatkan UU Otsus. Nusy menilai, amanat UU Otsus yang efektif berlaku adalah mekanisme pengangkatan 14 anggota DPRP dan pembentukan Majelis Rakyat Papua, dan pemberitan dana otsus Papua.

“Kami minta kepada presiden, jangan memberikan kewenanan Otsus setengah hati, harus sepenuhnya. Jangan meragukan para pemimpin di Papua,” ujar Nusy.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, John NR Gobai berpendapat sama. Ia menilai, tumpang tindih aturan dalam UU Otsus Papua dengan berbagai UU sektoral telah melemahkan keberlakuan UU Otsus Papua. “Ada kewenangan yang diberikan ke provinsi dan kabupaten/kota, namun kewenangan yang lebih luas dipegang pemerintah pusat,” kata Gobai.(*)

Loading...
;

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa